Network
PORTAL MAJALENGKA – Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate terus menuai polemik.
Klaim keberhasilan food estate dalam meningkatkan produktivitas pangan oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Kalimantan Tengah, berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Proyek ini justru menemui banyak permasalahan, yakni banyak terjadi gagal panen, perambahan hutan dan tanah masyarakat adat, hingga akhirnya berdampak pada terjadinya bencana alam serta konflik sosial.
Baca Juga: MURAH HANYA 1 JUTAAN, Samsung Galaxy A04E vs Vivo Y01/Y01A, Cek Harganya Bila Beli di Majalengka
Kritik keras banyak disampaikan oleh akademisi, organisasi masyarakat, hingga pakar politik.
Mereka berpandangan bahwa membangun kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan pelibatan masyarakat setempat dan mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
Bukan dengan ekstensifikasi lahan yang mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
