Network
“Masih banyak ditemukan penerima ganda pupuk bersubsidi yang dituangkan dalam e-RDKK,” kata Novel.
Lebih lanjut Novel juga mengatakan, korupsi dalam distribusi program pupuk bersubsidi dapat terjadi karena belum optimalnya penggunaan kartu tani dan pendataan penerima pupuk.
“Belum optimalnya penggunaan Kartu Tani, baik dari sisi distribusinya dan saran prasarananya,” tulis Novel.
“Belum optimalnya pendataan penerima pupuk bersubsidi dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah daerah,” lanjut Novel Baswedan dalam keterangan tertulisnya.
Terjadinya korupsi juga berpotensi terjadi karena masih ditemukan pupuk bersubsidi yang diduga kualitasnya dibawah standar.
Baca Juga: 5 Golongan Penerima BLT PKH Tahap 4, Cek dan Simak di Bawah Ini!
Atas temuan tersebut, Satgasus Pencegahan Korupsi telah berkordinasi dan menyusun aksi pencegahan korupsi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Diantaranya melalui kegiatan pendampingan, pengawasan dan perbaikan regulasi. *
