Network
PORTAL MAJALENGKA - Sebanyak 21 orang dari Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE) bersama Koalisi Serius UU ITE melaksanakan audiensi ke Badan Legislasi DPR RI.
Tujuan audiensi ini untuk mendesak kepada DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Saat ini revisi UU ITE mandek di tengah jalan meskipun pemerintah telah mengirimkan naskah revisi dan Surat Presiden (Supres) di bulan Desember 2021.
Baca Juga: Cerita Lucu Santri Mbah Hasyim Asy'ari di Medan Pertempuran yang Mirip Tawuran, Karomah Wali Allah
Namun seperti yang diketahui bersama, hingga saat ini DPR tidak kunjung merevisi UU ITE yang termasuk dalam prioritas prolegnas 2021.
“Saat audiensi, kami mendapat informasi dari pimpinan Baleg bahwa sudah ada Supres dari Presiden Jokowi terkait revisi UU ITE, tetapi belum ada lampiran berupa Daftar Inventaris Masalah. Untuk itu, kami mendesak kepada DPR untuk proaktif dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) revisi UU ITE untuk mengatasi kemandekan pembahasan revisi UU ITE. Kini bolanya sekarang ada di pimpinan DPR untuk segera memutuskan,” ujar Ketua Paguyuban UU ITE Muhammad Arsyad usai audiensi dengan Baleg, di Gedung Nusantara I DPR RI.
Kesempatan audiensi digunakan oleh para korban UU ITE untuk mengangkat sejumlah dampak UU ITE.
Baca Juga: Cerita Lucu Santri Mbah Hasyim Asy'ari di Medan Pertempuran yang Mirip Tawuran, Karomah Wali Allah
Salah satu yang berbicara, Ibu Baiq Nuril Maknun, korban UU ITE yang sudah mendapatkan Amnesti dari Presiden Joko Widodo. Meski kasusnya sudah berlalu, trauma masih belum hilang. Dia minta kepada DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus revisi UU ITE.
