Network
PORTAL MAJALENGKA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengharuskan kawasan transmigrasi bebas dari permasalahan hukum maupun sosial serta layak huni, layak berkembang, dan layak usaha.
Sehingga kawasan transmigrasi berpeluang menjadi pusat ekonomi baru dan bermanfaat bagi warga transmigran.
“Semua lahan yang akan dijadikan kawasan transmigrasi harus dipastikan memenuhi syarat. Termasuk warganya dimana, pemerintah daerah dimana, dan harus diselesaikan dengan cepat. Makin cepat makin baik. Lahan kawasan transmigrasi juga harus 2C, harus Clear dan Clean plus 3L, Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang,” ujarnya, Kamis 17 Februari 2022.
Baca Juga: Satgas BLBI Sita Rumah Ulung Bursa di Menteng, Obligor yang Terkait Utang BLBI
Rabu 16 Februari 2022, Mendes menerima Bupati Sukamara, Windu Subagio di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Windu Subagio mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk transmigran di daerah yang dia pimpin.
Tetapi Halim menjelaskan, status penyediaan tanah dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah hal krusial.
Menurutnya, permasalahan tanah, hutan desa dan kawasan transmigrasi sering kali menjadi polemik dari masa ke masa.
Terutama soal legalitas tanah seperti sengketa tanah yang selalu menjadi polemik yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas.
Baca Juga: Perempuan Remaja Pengendara Motor Masuk Jalur Tol Japek hingga Kecelakaan, Begini Kronologinya
“Persoalan lahan transmigrasi bila tidak segera diselesaikan, bakal menjadi masalah dan sengketa. Kemendes sangat konsern akan hal ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, pembangunan kawasan transmigrasi menjadi agenda penting untuk membuka keterisolasian wilayah hingga peningkatan kesejahteraan.
Untuk itu harus terus dilakukan perbaikan kinerja penempatan transmigrasi. Pada tahun 2022 penempatan transmigrasi dilakukan di 20 Satuan Pemukiman Bina di 19 Kabupaten dan 11 Provinsi dengan total 570 KK.
Dalam audiensi tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati menambahkan bahwa Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah direncanakan menjadi salah satu lokasi untuk kawasan transmigrasi pada tahun 2022.
Baca Juga: INI SOLUSI Gagal Upload Foto KTP, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 Telah Dibuka
Menurut Aisyah, Kabupaten Sukamara juga diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai lokasi penanaman pisang cavendish untuk mendukung program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor.
Hal ini berkaitan dengan lahan Kabupaten Sukamara yang dirasa memenuhi kriteria program tersebut. *
