Network
PORTAL MAJALENGKA - Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung penuh rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM terkait pemeriksaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
MHH PP Muhammadiyah meminta Pesiden Jokowi mengambil alih proses alih status pegawai KPK dan membatalkan hasil TWK.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Rahardjo menjelaskan, permintaannya itu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi melalui surat resmi pada 16 Agustus 2021.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho, serta Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.
“Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pendapat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” Kata Trisno.
Dia mengatakan, ada tiga permintaan Muhamamdiyah kepada pemerintah. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk mengambil proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil TWK.
Baca Juga: Temuan Hasil Penyelidikan Komnas HAM soal TWK KPK Nyatakan Bermasalah
Kedua, mengingat laporan akhir Ombudsman dan Komnas HAM menyatakan adanya maladministrasi dan pelanggaran hak asasi, Presiden Jokowi diminta untuk memutihkan nama 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.
