Network
“Presiden diminta untuk mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pegawai ASN di KPK, sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Trisno.
Dia berharap Presiden Jokowi tegas dalam mengevalusi pimpinan negara yang terlibat dalam assesmen pegawai KPK. Karena telah melanggar prinsip profesionalitas.
Baca Juga: Dalami Dugaan Pelanggaran HAM TWK, Komnas HAM Ambil Keterangan Abraham Samad Cs
"Karena telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia,” kata Trisno.
Sebelumnya diberitakan, Komnas HAM akhirnya mengumumkan hasil investigasi mereka terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK. Tak tanggung-tanggung, Komnas HAM bahkan menemukan 11 bukti sah pelanggaran HAM dalam proses TWK itu.***
