Network
PORTAL MAJALENGKA - Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siradj mengatakan, telah ada gerakan politik yang ingin mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi.
Targetnya ingin menggagalkan program-program pemerintah di tengah badai Pandemi Covid-19 yang sulit dikendakikan. Menurut Said Aqil Siradj, gerakan politis itu hanya untuk ngerecoki perjalanan program pemerintah.
Pernyataan Ketum PBNU itu disampaikan di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD pada acara dialog virtual Kemenko Polhukam dengan PBNU, Selasa malam 27 Juli 2021.
Baca Juga: PBNU Anjurkan Nahdliyin di Daerah PPKM Darurat Sholat Idul Adha dan Takbiran di Rumah
Awalnya, Said Aqil Siradj bercerita pandangan masyarakat terhadap pemerintah setelah Korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan Mensos Juliari Batubara terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekarang sudah mulai ada sih gerakan yang berbau politis. Targetnya ganggu, ya. Ngerecoki keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan para menteri-menterinya ini," katanya dilansir dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu 28 Juli 2021.
Dia melanjutkan, para pelaku gerakan politik itu tau bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Sebab, sistem pemerintahan saat ini yakni sistem presidensial. Bukan sistem parlementer. Sehingga, upaya menjatuhkan lewat kekuatan parlemen mustahil tercapai.
Baca Juga: Sekjen PBNU Nyatakan PPN Pendidikan Menjauh dari UUD 1945
"Yang sebenarnya mereka tau itu tidak mudah, tidak gampang karena kita sistemnya presidensial, bukan parlementer. Tapi minimal mereka bikin repotlah. Supaya gagal, tidak berhasil dalam hal program-programnya walaupun mereka tau pak Jokowi tidak mungkin dilengserkan di tengah jalan," katanya.
