PORTAL MAJALENGKA - Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menggela webinar Serah Terima Rapor 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin, Kamis 22 Oktober 2020.
Pada webinar tersebut, mahasiswa mempertanyakan berbagai isu krusial seperti mengenai UU Cipta Kerja, HAM dan demokrasi, penanganan Covid-19, hingga kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi dan pendidikan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Ratas Peningkatan Nilai Tambah batu Bara di Indonesia, Jokowi: Ini Strategi Besar
“Pemerintah bekerja serius dan sungguh-sungguh, tidak abai, dan tidak santai. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, yakinlah pada kami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan DR Moeldoko.
Selain KMHDI, acara juga dihadiri para ketua umum organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus yaitu, HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI dan EN LMND.
Sedangkan Moeldoko didampingi Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.
Baca Juga: Ajak Ibu-ibu Jadi Pahlawan, Ridwan Kamil: Menabungnya nanti saja dulu
Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja yang baru disahkan memiliki tujuan membawa rakyat Indonesia lebih baik.
Reformasi regulasi memang tidak pernah mudah. Undang-undang ini disusun tidak hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk kepentingan jangka panjang.
Untuk itu pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berani mengambil keputusan yang tidak populer.
Baca Juga: 7,2 Juta Paket Data Internet Disalurkan, Ini Jadwal Pencairan Tahap 2 Bulan Oktober
“Saya berpesan khususnya kepada adik-adik mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan hanya teks-nya tetapi filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda, gunakan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur,” ujar Moeldoko.
Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah KSP yang bersedia mendengarkan aspirasi dan suara-suara mahasiswa.
“Di eksekutif, Pak Moeldoko salah satu pejabat yang mau mendengar suara rakyat. Saya akan meneruskan aspirasinya di legislatif,” kata Mardani.
Baca Juga: Satu Tersangka Sindikat Hipnotis Diamankan Polres Majalengka, Dua Lainnya Masih Buron
Menjawab pertanyaan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetio tentang keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah HAM, Moeldoko menegaskan pemerintah sangat serius dalam soal ini.
“Tapi memang tidak mudah. Keseriusan pemerintah dengan pendekatan jalur yudisial dan non yudisial cukup sulit dan tak semua bersepakat. Jadi tidak mudah dilakukan,” ujarnya.
Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjukrasa. Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Baca Juga: Program Indonesia Pintar Belum Jadi Solusi
Selain itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut.
“Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah tetap memperhatikan dua aspek penting berupa kesehatan dan ekonomi. Pendekatan kesehatan dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19.
Baca Juga: Cek Tagihan Listrik Tidak Perlu Datang ke Kantor PLN, Ini 4 Cara Mudahnya
Sedang pendekatan ekonomi dilakukan dengan cara seperti pemberian bantuan sosial dan insentif usaha.
“Jangan sampai ada yang kesulitan makan gara-gara pandemi ini,” ujar Moeldoko. ***