Ridwan Kamil Masih tak Rela Bioskop Dibuka

29 Agustus 2020, 07:12 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) yang juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalani penyuntikan pertama sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jumat (28/8/20) /Humas Jabar/

PORTAL MAJALENGKA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil masih belum yakin untuk memberikan rekomendasi pembukaan tempat hiburan dalam ruangan seperti bioskop di setiap daerah.

Gubernur Jawa Barat ini akan memberikan izin pembukaan tempat hiburan dalam ruangan jika ada jaminan sirkulasi yang memadai.

Menurut Emil, intinya pemerintah ingin  menghindari potensi-potensi di ruang dalam yang tidak bisa menjamin sterilitas. Harus ada jaminan sirkulasi udara yang baik dalam gedung tersebut.

Baca Juga: BLT Dana Desa Tahap Dua, Akan Disalurkan Bertepatan Kunjungan Mentri Desa ke Majalengka

"Kan kuncinya itu kalau ac-nya sentral, virus kan muter-muter disitu sehingga tidak keluar," ujarnya.

"Hingga hari ini masih belum yakin jadi sementara belum ada wacana pembukaan-pembukaan dari level provinsi, rekomendasi untuk hiburan-hiburan malam yang cenderung ac-nya masih AC sentral termasuk bioskop," kata Ridwan, Jumat 28 Agustus 2020.

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel yang berjudul, Soal Wacana Dibukanya Kembali Bioskop, Ridwan Kamil Belum Yakin Beri Rekomendasi, beragam pendapat mengemukakan soal dibuka kembalinya bioskop saat ini terus dikaji pemerintah.

Baca Juga: Kades Minta BLT Dana Desa Tahap Dua Segera Dicairkan

Juru Bicara Penanganan Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, dalam membuka aktivitas sosial atau ekonomi, harus melalui sejumlah tahapan proses.

"Dimana tahapan pertama adalah tahap prakondisi, kemudian tahap timing, prioritas, melakukan koordinasi pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi," kata Wiku dalam jumpa pers Update Penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis 27 Agustus 2020.

Dalam tahapan prakondisi harus dilakukan kajian risiko penularan dan risiko peningkatan kasus dilihat dari zona-zona yang ada.

Baca Juga: Pelaku Usaha dan UMKM butuh Perlindungan Pemerintah

"Tentunya dalam tahap prakondisi kita harus melihat kesiapan dan kecukupan fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya," Kata Wiku.

Dan juga ditentukan waktu kegiatan itu cukup aman untuk dibuka dan melihat kondisi terkini.

Hasil kajian juga menyatakan tetap harus ada beberapa penetapan protokol yang harus dilakukan.

Baca Juga: Isu Covid-19 Rentan Dipolitisasi

Dari segi usia, yang diizinkan hanya dalam rentang usia diatas 12 tahun dan dibawah 60 tahun.

"Tanpa gejala dan penyakit penyerta atau komorbid," tutur Wiku.

Untuk kapasitasnya harus dibatasi hanya 50% dari total yang ada. Kemudian jaga jarak dan menggunakan masker wajib diterapkan.

Baca Juga: KPI dan KPID Tidak Hanya Jadi Pengawas Penyiaran Di Media Mainstream, Tapi Mencakup Media Sosial

Untuk penjualan tiket tidak diperkenankan dijual langsung namun harus menggunakan sistem online, penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), menyediakan pengukur suhu, memisahkan pintu keluar dan pintu masuk, fasilitas cuci tangan dan toilet, serta penyediaan alat pelindung diri untuk karyawan.

"Khusus pengunjung, minimal harus menggunakan masker setara masker bedah, masker medis atau lebih. Hal ini juga berlaku bagi petugasnya," ucapnya.

Bagi bioskop yang memiliki fasilitas game arcade, fasilitas itu harus ditutup.

Baca Juga: Klub Selangor Perpanjang Kontrak Ketua PSSI Majalengka

Dari infrastrukturnya harus dipastikan memiliki ventilasi dan sistem tata kelola udara yang baik. Melengkapi filtrasi dengan teknologi HEPA/MERV-13, menambahkan pembersih udara portable, menjalankan sistem tata kelola udara lebih lama baik sebelum dan setelah jam buka.

Kondisi untuk pembukaan Bioskop atau sinema itu adalah bagian dari pembahasan yang sedang dilakukan oleh pemerintah DKI (Jakarta) dalam rangka melihat kemungkinan untuk dilakukan. Tentunya pemerintah daerah memiliki pertimbangan lain bukan hanya kesehatan tetapi juga aspek sosial dan ekonomi.

"Karena kontribusi ekonomi untuk bioskop juga cukup tinggi, dan masyarakat perlu hiburan, tetapi kembali lagi keputusan diberikan kepada pemerintah daerah setelah melalui seluruh proses yang sudah disampaikan," Ujar Wiku.(Pikiran Rakyat/Novianti Nurulliah)

Editor: Andra Adyatama

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler