Network
PORTAL MAJALENGKA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.
Pihak PKB mengungkapkan alasannya berupa menghindari potensi penularan virus Covid-19 serta menekan penyebarannya,
"Ya alasannya sederhana saja, Indonesia lagi fokus penyebaran pandemi, bagaimana penyebaran covid-19 itu ditekan sebisa mungkin. Nah Pilkada itu membuat kita khawatir bahwa penyebarannya bukan semakin menurun, melainkan akan semakin meluas," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada RRI, Jumat 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Bejat! Seorang Ayah Cabuli Dua Anak Kandung yang Masih Dibawah Umur
Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19 menuai banyak pro dan kontra.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan jika Pilkada 2020 akan tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus tetap berjalan meskipun di masa pendaftaran sudah terjadi banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Masih Dibuka Pendaftran BLT UMKM, Banpres, dan BPUM, Cek Syaratnya Disini!
"Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 8 September 2020.
"Karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir," sambungnya.
Menurutnya, sebelum ditemukan vaksin, Pilkada lebih baik ditunda dan menunggu sampat vaksin benar-benar didatangkan ke Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Unggul di survei IPR, Istana Bantah Reshuffle
"Ya setidaknya dalam pemikiran kami, dari pemerintah juga yakin bahwa sekitar awal tahun itu vaksin sudah ada. Idealnya setelah vaksin itu ditemukan sehingga pilkada tidak menimbulkan dampak," katanya.
Meski begitu, Daniel tidak mau dibilang partainya tidak sejalan dengan Presiden Jokowi soal penundaan Pilkada tersebut.
Ia berdalih sikap partainya ini hanya untuk masukan semua pihak.
Baca Juga: Tahun Depan Kota Angin Agendakan Visit Majalengka
"Ya bukan bersebrangan, ini sebagai masukan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Diberitakan Zonajakarta.com sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Beri Masukan, PKB Minta Pilkada 2020 Ditunda hingga Tunggu Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan jika pelaksanaan Pilkada 2020 penting untuk dilakukan meski Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.
Puan Maharani mengungkapkan bila penanganan Covid-19 bisa lebih maksimal jika pelaksanaan Pilkada 2020 tetap berjalan.
Baca Juga: Pengusaha Amerika Serikat Sambut Baik Omnibus Law Cipta Kerja
Dilansir dari Antara News, sampai Oktober 2020 realisasi anggaran Pilkada 2020 sudah mendekati 100 persen.
Anggaran untuk KPU sudah mencapai 99,58 persen, Bawaslu 99,61 persen, sementara aparat keamanan TNI dan Polri mencapai 83,77 persen.
Baca Juga: Karang Taruna Harus Bersinergi dengan Pemdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar penyelenggaraan pilkada bisa dilakukan tanpa konflik atau pelanggaran.
"Pilkada untuk bisa sukses itu merupakan suatu orkestra dari seluruh elemen," ujar Tito. ***(Nika Wahyu/Zona Jakarta)
