Network
Baca Juga: Cantik dan Cerdas, inilah Profil dan Prestasi Ning Chasna Nayluver Putri Gus Kautsar
Ketiga, Kementerian Pertanian harus diperkuat dengan menggabungkan sebagian urusan Kementerian dan Lembaga lain ke dalam Kementerian Pertanian.
Keempat, amandemen terhadap UU tentang Otonomi Daerah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota dan mengembalikan keberadaan dan fungsi penyuluh pertanian menjadi urusan pusat.
Kelima, organisasi pengelola sektor pertanian diubah dari pendekatan sektoral berbasis komoditas menjadi pendekatan berbasis sistem hamparan dan agribisnis.
Keenam, data pangan dan pertanian yang menjadi landasan kebijakan kondisinya carut marut dan menjadi pangkal permasalahan mendasar yang harus segera diperbaiki dengan melakukan perbaikan mendasar dan menerapkan amnesti data pangan dan pertanian.
Baca Juga: Pamit dari PDI Perjuangan, Maruarar Sirait Perjelas Dukungannya untuk Pasangan Calon Prabowo-Gibran
Ketujuh, regenerasi dan mencetak petani entrepreneur muda yang kapabel, tangguh dan trengginas menjadi hal mendesak dilakukan, mengingat kondisi dan usia petani Indonesia yang semakin tua dengan kemampuan bertani yang berkurang.
Kedelapan, lahan pertanian yang ada harus tetap dijaga keberadaan dan kesuburannya dengan menyetop alih fungsi lahan pertanian serta didukung dengan pencetakan lahan sawah baru secara masif. (KR-MFS). *
