Network
Pemerintah melalui Kemendikbud berupaya meringankan beban para pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan.
Salah satunya melalui relaksasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa digunakan untuk membayar honor guru non-PNS dan guru-guru honorer. Kemudian, ada juga Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS.
Untuk membantu memudahkan guru dalam mengajar, pemerintah menyediakan modul pembelajaran di masa khusus untuk mendukung pembelajaran di daerah yang sulit akses internet.
Baca Juga: Indonesia Open 2021, Jonatan Christie VS Anders Antonsen, Partai Balas Dendam
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan platform Guru Belajar dan Berbagi sehingga para guru dapat saling belajar dari rekan sejawatnya dalam mengembangkan pembelajaran.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dengan menyelenggarakan seleksi guru ASN (Aparatur Sipil Negara)-PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Seleksi dilakukan dengan afirmasi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik, berusia lebih dari 35 tahun, penyandang disabilitas, berasal dari THK II (Tenaga Honorer Kategori II), dan aktif mengajar selama paling tidak tiga tahun.
Baca Juga: GEGER!! Gol Kontroversi Marc Klok ke Gawang Persija Berbuntut Laporan Persib ke PSSI
Saat ini, Indonesia telah melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi keselamatan semua warga satuan pendidikan.
“Sekali lagi, peran guru sangat besar dalam menyukseskan PTM terbatas,” imbuh Menkominfo.
