PORTAL MAJALENGKA- Aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di beberapa daerah yang juga melibatkan pelajar mendapat perhatian dari Guru Besar Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI, Prof. Juntika Nurihsan.
Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran terhadap kondisi bangsa. Namun, ia pun menyayangkan karena aksi tersebut berujung kepada tindakan vandalisme dan kericuhan.
Juntika mengatakan, pelajar seharusnya bisa menahan diri dan bertindak lebih positif, produktif serta tidak merusak fasilitas publik.
Baca juga: Jokowi Keluarkan Perpres Pengadaan Vaksin Covid-19
"Satu sisi kita bangga karena ada kesadaran, tapi di sisi lain kita prihatin karena anarksinya itu. Bagusnya kalau pendidikan itu membangun ke arah yg lebih positif, dengan cara positif, tidak merusak," ujar Juntika saat On Air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.
"Modelling pendidikan politik yang baik itu yang belum ada, Indonesia kan negara Pancasila, musyawarah mufakat, tidak saling menjelekkan, menghancurkan, harusnya saling mendukung, jadi harus ada kepedulian untuk mendengar aspirasi dari semua komponen bangsa," tambahnya.
Disinggung seberapa penting pendidikan politik, menurutnya politik itu baik untuk membangun kesadaran sebagai warga negara untuk membangun negara dengan baik.
Baca juga: Protokol 3M Masih Relevan Cegah Penularan Covid-19
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Guru Besar: Belum Ada Modelling Pendidikan Politik yang Baik di Indonesia", namun sayangnya, model pendidikan politik yang baik belum ada di Indonesia.
Pendidikan politik juga perlu didukung dengan kedewasaan berpikir, kematangan berperilaku yang perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa.
Sehingga bukan hanya orang tua atau guru, tetapi para politisi juga harus memberi contoh baik.
Baca juga: Luhut Binsar Minta Pemerintah Daerah Manfaatkan Aplikasi Untuk Monitor Penerapan Protokol Kesehatan
"Masalahnya, kedewasaan berpikir, kematangan berperilaku ini yang paling penting dan perlu dididik pada seluruh komponen bangsa, karena pendidikan itu kan intinya bertanggungjawab," jelasnya.
Begitu pun peran media sosial yang sangat berpengaruh di era kecanggihan teknologi ini. Media sosial dan juga media mainstream bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang santun dan sopan.
"Bisa tidak secara santun, secara sopan, Indonesia itu bangsa beradab, jadi sekarang-sekarang ini saja seperti ini, karena uncontrol behavior, tidak ada tanggung jawab sosial yang betul-betul cinta tanah air," tandasnya.***(TIM PRNM/Pikiranrakyat.com)