Network
PORTAL MAJALENGKA - Masih ada oknum-oknum tertentu yang ingin proyek multiyear Aceh dibatalkan.
Padahal proyek ini menyasar pada pembangunan infrastruktur atau jalan pedalaman Aceh.
Pemuda dataran tinggi Gayo, Sadra menegaskan, jika masih saja ada oknum yang menginginkan proyek multiyear itu dibatalkan, maka pisah saja dari provinsi Aceh.
Baca Juga: Perebutan Wilayah Sabah, Filipina Siap Berperang Dengan Malaysia
"Jika masih saja ada yang menginginkan pembangunan ini batal, tidak usah panjang narasi pisah saja kita dari Aceh ini,” ujar Sadra, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI pada Kamis 17 September 2020.
Sadra juga mengungkapkan, masyarakat di pedalaman Aceh sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan ini.
Infrastruktur jalan ini akan jadi penghubung ke perkotaan.
Baca Juga: Kemenaker Siap Salurkan BLT Ketenagakerjaan Tahap 4
"Masyarakat pedalaman Aceh ini sangat membutuhkan infrastruktur penghubung ke perkotaan di perbaiki," ujarnya.
"Nah sekarang kan ada oknum-oknum yang menginginkan proyek ini gagal, apa maksudnya coba?" tambahnya.
Ia juga merasa heran dengan cara berfikir para oknum dan mengira hal tersebut abnormal.
Baca Juga: Jawa Barat Masuk 8 Daerah Perhatian Pemerintah dalam Penanganan Covid-19
Pemuda dari wilayah tengah Aceh itu menilai oknum yang masih saja ngotot untuk membatalkan pengerjan proyek multiyear sudah hilang rasa kemanusiaannya.
"Ini mega proyek langsung menyentuh masyarakat, jadi saya kira sudah hilang rasa kemanusiaan mereka yang ngotot proyek ini batal,” lanjutnya lagi.
Bupati Bener Meriah, Sarkawi sebelumnya menegaskan pembangunan jalan di pedalaman Aceh adalah kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bagikan Bantuan Bibit Ternak
Artikel ini telah terbit di PikiranRakyat.com dengan judul Ancam Pisah dari Provinsi Aceh, Pemuda Gayo: Jika Masih Ada Oknum Minta Proyek Multiyear Dibatalkan
Sehingga pembangunan ini harus selesai dan harus tuntas.
"Ini hanya untuk memastikan, jadi tidak ada istilah bahwa program ini untuk tidak dijalankan," ungkap Sarkawi.
"Program Multiyears ini jangan sampai digagalkan, ini adalah kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan elit,” tambahnya.***(Tita Salsabila/Pikiran Rakyat)
