Network
PORTAL MAJALENGKA – Sentimen negatif bermunculan seiring rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
PSBB direncanakan berlaku Senin 14 September 2020, namun kurs rupiah sudah melamah kemudian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga merosot.
Berbagai komentar mengingatkan Anies Baswedan agar hati-hati dalam menerapkan PSBB yang bisa berimbas ke beberapa sektor.
Baca Juga: Pasar Khawatir PSBB, Kurs Rupiah Ditutup Melemah
Salah satunya Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, yang menegaskan PSBB total tidak boleh menghalangi jalur distribusi.
“Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi yaitu jalur distribusi,” katanya dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis 10 September 2020.
Agus menyatakan jalur distribusi tidak boleh terhalangi penerapan PSBB agar supply chain atau rantai pasok tidak terganggu.
Baca Juga: Keputusan Anies Baswedan Kembali Menerapkan PSBB di Jakarta, Ditanggapi Oleh Istana
Setiap wilayah termasuk DKI Jakarta yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran terhadap jalur distribusi, termasuk logistik agar usaha dan perekonomian tetap berjalan.
Hal itu harus dipastikan mengingat konsumsi memiliki porsi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sehingga jalur distribusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi itu.
“PDB kita 50 persen konsumsi jadi kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita,” katanya.
Baca Juga: Waspada Panic Buying Jelang PSBB Total
Dia juga meminta agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan pemberlakuan PSBB, yang membuat pola konsumsi masyarakat berubah yaitu cenderung melalui digital.
“Di sini perlu komunikasi sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa berkomunikasi. Mereka tahu bisa delivery order dan sebagiannya ini bisa dilakukan,” katanya.
Komentar senada disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, yang menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur.
“(keputusan) ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur, apalagi kalau diikuti provinsi lain,” katanya dalam Rakornas Kadin Indonesia.
Baca Juga: Dibayangi PSBB DKI, Kamis Pagi Rupiah Menguat
Keputusan itu mengkhawatirkan mengingat industri manufaktur saat ini sedang kembali menggeliat, sehingga penerapan PSBB total berpotensi menekan laju positif tersebut.
“Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini mendapat tekanan. Tapi bagi pemerintah kesehatan masyarakat juga suatu hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Agus juga menyatakan kebijakan PSBB total akan membuat proses substitusi impor juga terhambat, padahal pemerintah menargetkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.
Baca Juga: Anies Berlakukan PSBB Total, IHSG Merosot Tajam
Apalagi substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara dan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, serta penciptaan global value chain.
Kemudian menyehatkan neraca perdagangan dan mampu meningkatkan utilisasi produksi pengolahan.
Rata-rata utilisasi atau pemanfaatan produk impor nasional mencapai 75 persen sebelum ada pandemi Covid-19.
Namun pada April dan Mei turun di kisaran 30 persen sampai 35 persen karena PSBB.
“Per hari ini 53 persen sampai 54 persen. Kami akan dorong mencapai 60 persen pada 2020, 2021 akan kami dorong menjadi 75 persen, dan 2022 kami dorong jadi 85 persen,” jelasnya. ***
