Network
Selama 19 tahun RUU PPRT diperjuangkan namun tidak juga menjadi Undang-undang. Walaupun sudah menjadi RUU inisiatif oleh DPR RI, namun saat ini RUU PPRT justru menjadi sandera politik di DPR.
Baca Juga: TAK PUNYA MOBIL SIAGA, Ketua RT Desa Ligung Majalengka Lakukan Ini kepada Warganya yang Sakit Keras
“Ini ironi dengan pembangunan yang banyak didengungkan seperti no one left behind, tapi PRT ternyata ditinggalkan. Ini menunjukkan pengabaian terhadap nasib PRT,” kata Lita Anggraini.
Yuni Sri, perwakilan PRT menyatakan bahwa aksi yang terjadi di 6 kota ini dilakukan dengan para PRT yang bergantian jadi peserta aksi. “Karena PRT harus bekerja, jadi berganti-gantian melakukan aksinya di 6 kota ini,” ujarnya.
Situasi PRT dan perburuhan hari ini sedang tidak baik-baik saja, pasca beberapa kali praktik buruk dalam proses legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah, yang diantaranya tidak mendengar gelombang kritik dan penolakan dengan tetap memaksakan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: GOLKAR dan PAN Mantap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024, Teken Surat Penerimaan Kerja Sama Politik
Hal serupa dirasakan oleh para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menunggu sekitar 19 (sembilan belas) tahun untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU Inisiatif DPR.
Sejak disusun pada 2001, RUU PPRT diajukan ke DPR tahun 2004. Setelah proses penetapan di Baleg 1 Juli 2022, KSP membentuk Gugas UU PPRT 2002, 18 Januari 2023 Presiden Joko Widodo menyampaikan statement untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. 21 Maret 2023, Ketua - Pimpinan DPR menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR.
