Network
Melainkan juga bakal menyasar seluruh negara-negara di dunia. Jika sejak saat ini belum ada langkah kongkrit untuk mengatasi krisis iklim.
"Tahun 2050 mendatang jumlah penduduk dunia diperkirakan menembus angka 10 miliar. Jika ketahanan pangan negara-negara di dunia lemah, maka akan terjadi bencana kelaparan akibat jumlah produksi pangan yang terus menurun sebagai dampak dari perubahan iklim," imbuhnya.
Dwikorita menuturkan, ancaman perubahan iklim dan krisis pangan di Indonesia, saat ini mungkin belum begitu terlihat signifikan. Kekuatan Indonesia saat ini masih memiliki ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah dan kondisi geografis Indonesia yang memungkinkan sektor pertanian bisa tetap berproduksi dalam tiap tahunnya.
Kendati begitu menurut Dwikorita, jika situasi iklim global saat ini tidak direspon secara serius maka Indonesia bisa terlambat dalam mengantisipasi bencana kelaparan pada tahun 2050 tersebut.
Tantangan besar yang bakal dihadapi Indonesia dimasa depan terkait ketahanan pangan nasional adalah terus meningkatnya populasi penduduk sementara produksi pangan cenderung stagnan.
Dwikorita juga menambahkan, jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024) mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim.
Oleh karena itu, menurutnya langkah kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 mendatang.
"Dalam RPJMN, BMKG diberikan mandat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Hal ini sangat penting karena berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya," ujarnya.
Dwikorita menegaskan, BMKG terus melakukan berbagai inovasi sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
