Network
Tahap perencanaan anggaran yang cenderung didorong motivasi korupsi memiliki indikator yang mudah terbaca.
Indikator terjadinya korupsi pada tahap ini yakni dengan melihat RAPBDes yang tidak sesuai dengan skema Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Selain itu terdapat ketidaksesuaian harga dan volume per item dengan kondisi harga umum yang berlaku, baik dengan cara markup ataupun markdown.
Jika dicermati, Tim penyusun APBDes juga tidak sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Disini biasanya yang memegang kekuasaan penyusun RAPBDes seorang kepala desa.
Baca Juga: Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon Ingatkan Dana Desa Harus Bisa Kendalikan Dampak Inflasi
Titik rawan korupsi kedua adalah pada tahap implementasi anggaran. Pada tahap ini, umumnya dilakukan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) yang menangani program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Umumnya pada tahap ini kerawanan korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Indikasi korupsi bisa dilakukan Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) yang menangani program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Mereka biasanya memanfaatkan kolusi dengan pihak ketiga (rekanan) untuk menaikkan harga barang dalam laporan, dan menurunkan kualitasnya dalam praktik di lapangan.
Sebenarnya ketentuan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa ini telah diatur komprehensif mekanismenya dalam Peraturan Khusus, (Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).
Dari dua titik yang menjadi simpul kerawanan korupsi pada dana desa ini dapat disebabkan tiga faktor yang saling berkaitan berikut:
