Network
PORTAL MAJALENGKA - Berikut ini simulasi soal tes tulis (CAT) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 beserta kunci jawabannya.
Sebagaimana diketahui untuk seleksi CAT PPK Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2022.
Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin lolos seleksi ke tahap wawancara, maka harus mendapatkan poin tertinggi dalam seleksi CAT PPK Pemilu 2024 ini.
Baca Juga: Latihan Soal CAT PPK Pemilu 2024 Beserta Kunci Jawabannya, Berikut Link Download Versi PDF
Sementara itu kisi-kisi materi yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tes tulis CAT PPK nantinya mencangkup pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan.
Oleh karena itu, bagi kamu yang dinyatakan lulus pada tahap pertama atau tahap seleksi administrasi kamu harus sering-sering berlatih mengerjakan soal-soal CAT PPK..
Berikut ini simulasi soal CAT PPK 2024 beserta bocoran jawabannya
1. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...
a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKP
Jawaban: A
2. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...
a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
Jawaban: D
3 Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
Jawaban: B
4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
5. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban: C
6. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
7. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam:
Baca Juga: Tilang Elektronik Berlaku di Beberapa Daerah, Begini Cara Cek Kendaraan Kena Tilang ETLE atau Tidak
a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu
Jawaban: D
8. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Jawaban: B
9. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…
Baca Juga: 3 Shio Ini Diprediksi akan Ketiban Durian Runtuh di Desember
a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
Jawaban: A
10. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...
a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi
Jawaban: D
11. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …
a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang
Jawaban: A
12. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….
a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP
Jawaban: A
13. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
14. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?
a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia.
b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu.
c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.
Jawaban: A
15. Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:
a.untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal
b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU
c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundangundangan
d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu
Jawaban: C
16. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh …….
a.Presiden
b.Mendagri
c.DPR
d.KPU
Jawaban: B
18. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena...
a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah
b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. berhalangan tetap lainnya
d. melakukan pelanggaran
Jawaban: B
19. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
Baca Juga: Jadwal pertandingan Babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar, Berikut Ulasannya
20. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan...
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
21. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
Baca Juga: Status Erupsi Gunung Semeru Naik Menjadi Level Awas: Muntahkan Awan Panas Sejauh 7 Km
22. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
23. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
24. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
Baca Juga: Australia Kalah, Argentina Ditunggu Belanda di Perempat Final Piala Dunia 2022 Qatar
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
25. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali....
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
26. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh....
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E
27. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
28. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah....
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
Baca Juga: Pendaftaran Anggota PPS dan KPPS Pemilu 2024 Segera Dibuka, Simak Informasi Perbedaan Gajinya
29. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban: B
30. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E
33. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban: E
34. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan...
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban: E
35. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban: B
36. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.
a. Tanda gambar partai politik.
b. Nomor urut partai politik.
c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
e. Foto-foto pribadi
Jawaban C
37. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022
Jawaban B
38. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel
Jawaban B
39. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali.
a. Pengawas TPS
b. Pemantau Pemilu
c. Saksi Peserta Pemilu
d. KPPS
e. KPU
Jawaban B
Baca Juga: Siaga Gempa Garut Magnitudo 6,4 terkait Bahaya Kelistrikan, PLN Ingatkan Warga untuk Lakukan Ini
40. Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh
a. KPU Kabupaten/Kota
b. Dari Anggota Oleh Anggota
c. Dari Anggota
d. Oleh Anggota
e. Dari KPK
Jawaban B
41. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di Rt atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP Elektronik adalah
a. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan.
b. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB.
c. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama
d. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama
e. Pemilih yang pindah memilih di TPS sama dalam kecamatan yang lain.
Jawaban B.
42. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
a. 17 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 14 Februari 2024
d. 13 Februari 2024
e. 18 Februari 2024
Jawaban C
Baca Juga: Oknum Polisi Cirebon Edarkan Obat Terlarang, Ditangkap di Stasiun Balapan Solo saat Kabur
43. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Pemilu yang meliputi penerimaan dan penegluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU,Kantor Akuntan Public menyampaikan hasil auditnya kepada....
a. KPU
b. Bawaslu
c. Dkpp
d. Semuanya Benar
Jawaban: Semuanya benar
44. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....
a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-Undang
d. Semuanya benar
e. Perpres
Jawaban: C
45. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara.
a. Terpisah antara DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Terpisah antara anggota DPR,DPD dengan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Terpisah antar Anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan anggota DPD.
d. Serentak
e. Sendiri-sendiri
Jawaban D
Baca Juga: Ridwan Kamil Laporkan Kondisi Garut setelah Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 6,4
46. Hal hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah
a. Nama dan alamat
b. Nama,NIK,Alamat
c. Nama,NIK,Jenis Kelamin,No Urut DPT
d. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir,Alamat.
e. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir, Nama Ibu
Jawaban: C
47. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota
Jawaban: E
48. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov
Jawaban: D
49. DP4 digunakan untuk....
a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua
Jawaban: B
Baca Juga: Indonesia Rawan Gempa, Yuk Bangun Rumah Antigempa, Begini Caranya
50. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Jawaban: E
Itulah simulasi soal CAT PPK 2022 yang dapat kamu jadikan rujukan untuk berlatih sebelum tes tulsi CAT dimulai.***
