Network
Saat penulis sejarah Indonesia menyatakan fatwa dan resolusi jihad tidak ada, KH. Agus Sunyoto menemukan tulisan sejarawan Amerika, Frederik Anderson. Dalam tulisannya tentang penjajahan jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, ia menulis begini:
Pada tanggal 22 Oktober 1945 pernah ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Tanggal 27 Oktober, koran Kedaulatan Rakyat juga memuat lengkap resolusi jihad. Koran Suara Masyarakat di Jakarta, juga memuat resolusi jihad.
Baca Juga: Inilah 11 Pahlawan dari Kalangan Santri, Mengenang 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional
Peristiwa ini ada, sekalipun orang Indonesia tidak mau menulisnya, karena menganggap NU yang mengeluarkan fatwa sebagai golongan lapisan bawah.
Sejarah dikebiri. Dokumen-dokumen lama yang sebagian besar berbahasa Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, dan sebagainya, dibongkar.
Patahlah semua anutan doktor sejarah yang menyatakan NU tidak punya peran apa-apa terhadap kemerdekaan.
Ketika Indonesia pertama kali merdeka tahun '45, kita tidak punya tentara. Baru dua bulan kemudian ada tentara. Agustus, September, lalu pada tanggal 5 Oktober dibentuk tentara keamanan rakyat (TKR). Tanggal 10 Oktober diumumkanlah jumlah tentara TKR di Jawa saja. Ternyata, TKR di Jawa ada 10 divisi. 1 divisi isinya 10.000 prajurit. Terdiri atas 3 resimen dan 15 batalyon.
Artinya TKR jumlahnya ada 100.000 pasukan. Itu TKR pertama. Yang nanti menjadi TNI. Dan komandan divisi pertama TKR itu bernama Kolonel KH. Sam’un, pengasuh pesantren di Banten. Komandan divisi ketiga masih Kyai, yakni kolonel KH. Arwiji Kartawinata (Tasikmalaya). Sampai tingkat resimen Kyai juga yang memimpin.
Baca Juga: 13 Judul Film Ini Cocok Ditonton saat Peringatan Hari Pahlawan Nasional
Fakta, resimen 17 dipimpin oleh Letnan Kolonel KH. Iskandar Idris. Resimen 8 dipimpin Letnan Kolonel KH. Yunus Anis. Di batalyon pun banyak komandan Kyai. Komandan batalyon TKR Malang misalnya, dipimpin Mayor KH. Iskandar Sulaiman yang saat itu menjabat Rais Suriyah NU Kabupaten Malang. Ini dokumen arsip nasional, ada Sekretariat Negara dan TNI.
