Network
PORTAL MAJALENGKA - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah akhirnya berdialog dengan perwakilan serikat buruh terkait polemik Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun.
Dialog dilakukan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah setelah buruh melakukan aksi demonstrasi menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Dialog dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dihadiri perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Juga: Simak Persyaratan dan Manfaat Layanan Tambahan JHT bagi Pekerja
Dalam dialog tersebut, Ida Fauziyah menjelaskan secara gamblang terkait latar belakang keluarnya Permenaker 2/2022, tujuan dan maksud, serta hal-hal yag terkait dengan jaminan hari tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Dia mengatakan, jika di-flashback ketika Permenaker 19/2015 diberlakukan saat itu, aturan itu belum memiliki alternatif skema jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.
“Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. saat ini setelah memiliki program JKP, maka dikembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,” katanya dalam keterangannya, Rabu 16 Februari 2022.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 23 Resmi Dibuka, Airlangga Hartarto: Terbukti Ilmiah Berdampak Positif
Dia menjelaskan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang.
