Network
PORTAL MAJALENGKA- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak pemerintah mengedepankan keterbukaan dan transparansi terkait data kematian Covid-19.
Data tersebut, menurut PB PMII harus sinkron antara data yang dilaporkan dengan data yang berada di lapangan.
"Pemerintah baiknya tetap mengedepankan keterbukaan dan transparansi untuk menanggulangi Covid-19," kata Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, dikutip Portal Majalengka dari Antara, pada Sabtu 14 Agustus 2021.
Baca Juga: PMII Desak Pemerintah Utamakan Vaksinasi di Pondok Pesantren dan Masyarakat Pedesaan
“Data kematian dapat dicatat dan dilaporkan sesuai kondisi lapangan terkini,” tambahnya.
Pria yang kerap disapa Abe itu menyebutkan dengan transparansi data itu setidaknya membuat masyarakat lebih disiplin kembali dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes)
"Baik daerah dan pusat harus disampaikan apa adanya agar masyarakat waspada, penanggulangan dan penanganan COVID-19 juga akan lebih cepat dilakukan," papar Abe.
Baca Juga: PB PMII Bagikan Daging Kurban untuk Warga yang Jalani Isoman
Abe juga mengingatkan agar pemerintah lebih mengutamakan kepada mereka yang ditinggal oleh ayah dan ibunya karena Covid-19.
Pasalnya, kata Abe, pemerintah jangan diam tapi harus segera hadir dan melindungi anak yatim piatu tersebut.
"Negara harus hadir untuk melindungi dan membantu anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kehilangan orang tua. Kita harapkan, ini segera dilakukan pemerintah sesegera mungkin," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 PB PMII Panji Sukma Nugraha menyampaikan PB PMII akan terus menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk taat prokes dan mengikuti program vaksinasi.
Hal itu, lanjut kata Panji, guna membuat masyarakat lebih memiliki kekebalan imun yang kuat (herd immunity) dan lebih tahan untuk tidak terpapar Covid-19.
"Kita dari PB PMII terus melakukan edukasi bahwa vaksinasi aman dan tujuannya menanggulangi Covid-19," tandasnya. ***
