PMII Desak Pemerintah Utamakan Vaksinasi di Pondok Pesantren dan Masyarakat Pedesaan

- 7 Agustus 2021, 19:15 WIB
Ilustrasi Logo PMII. PB PMII minta pemerintah utamakan vaksinasi di pondok pesantren dan masyarakat pedesaan.
Ilustrasi Logo PMII. PB PMII minta pemerintah utamakan vaksinasi di pondok pesantren dan masyarakat pedesaan. /Literasi News/

PORTAL MAJALENGKA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan pelaksanaan vaksinasi di pondok pesantren dan masyarakat pedesaan.

PMII yakin dengan melibatkan pondok pesantren dan masyarakat yang berada di pedesaan untuk mencapai hard immunity yang ditargetkan oleh pemerintah optimistis mudah tercapai.

“Optimisme program vaksinasi untuk mencapai hard immunity akan sukses sesuai target jika pemerintah mau menggandeng seluruh elemen dan lapisan masyarakat, khususnya melakukan vaksinasi di lingkungan pesantren dan pedesaan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII Abdullah Syukri, dikutip Portal Majalengka dari Antara, pada Sabtu 7 Agustus 2021.

Baca Juga: Moeldoko Ungkap Presiden Targetkan Vaksinasi 5 Juta Orang Per Hari

Menurut Syukri pelaksanaan vaksinasi di pondok pesantren dan wilayah pedesaan terlihat masih belum optimal. Masih banyak santri dan warga di pedesaan belum tersentuh untuk mengikuti vaksin.

Sehingga hal tersebut, kata dia, harus menjadi catatan pemerintah agar bisa lebih mengutamakan proses vaksinasi bagi para santri dan masyarakat pedesaan.

Syukri juga meminta agar masyarakat tidak boleh takut untuk mengikuti vaksinasi. Apalagi banyaknya kabar yang menyebutkan efikasi vaksin turun dalam enam bulan.

Baca Juga: Satpam Jadi Tersangka Kasus Pemukulan Mahasiswa hingga Babak Belur di Sentra Vaksinasi GBK

Syukri justru mengajak masyarakat dan para santri untuk tetap divaksin. "Efikasi itu masih debatable, tapi dalam hal ini yang penting mari kita vaksin dulu,” ungkapnya.

Selain itu, Syukri juga mengingatkan perihal wacana penerbitan kartu vaksin sebagai syarat untuk dapat mengakses fasilitas publik.

Menurut Syukri, karta vaksin sebaiknya harus benar-benar disiapkan dengan matang termasuk terintegrasi dengan data penduduk.

Baca Juga: Ini Tips untuk Ibu Hamil yang Ingin Ikut Vaksinasi

Jika sudah terintegrasi dengan data penduduk, lanjut kata dia, maka tidak ada tumpang tindih data. Apalagi sampai penyalahgunaan data.

“Tentu itu harus ada link and match ya, agar ke depan data ini lebih baik lagi. Harus ada solusi dari stakeholder untuk memastikan data ini terintegrasi, tidak tumpang tindih dan terpenting menjamin tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi,” ucapnya. ***

Editor: Muhammad Ayus

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah