Network
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Kemenkes meminta bantuan KPK untuk mengawasi risiko-risiko apa saja dalam pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.
"Sejak awal beberapa risiko yang kami diskusikan dengan KPK adalah pertama, vaksin ini pembeliannya sifatnya khusus, perusahan penyedianya tidak banyak di dunia, akibatnya tender, bidding, open document susah dilakukan, negosiasi harga juga susah dilakukan karena sifatnya terbatas di seluruh dunia," kata Budi Gunadi.
Baca Juga: Dicecar 49 Pertanyaan, Gisel Tidak Ditahan, Alasan Polisi Begini
Akibatnya, terjadi perebutan negara-negara untuk membeli vaksin dari para produsen vaksin.
"Butuh 9 miliar dosis vaksin. Padahal kapasitas produksi hanya 6 miliar, jadi betul-betul perebutan. Sehingga pengadaan yang berbeda dan harga yang juga beda dengan kondisi biasa," kata Budi menjelaskan.
Masalah kedua, pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan dengan dua mekanisme. Yaitu pembelian langsung ke produsen, antara lain ke Sinovac, AstraZenica, Pfizer, dan Novavax, serta secara multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).
Baca Juga: 5 Nama Jenderal Bintang Tiga Calon Kapolri Sudah di Meja Presiden Jokowi
"Yang mekanisme bilateral biasa kami beli melalui Biofarma. Sedangkan multilateral itu gratis, karena kerja sama internasional. Padahal barangnya sama. Di daftar GAVI ada vaksin Novavax dan AstraZenica, jadi kenapa kita juga beli multilateral? Karena barangnya tidak cukup untuk memvaksin 182 juta orang Indonesia," ungkap Budi.
Kondisi tersebut disampaikan ke KPK sejak awal, menurut Budi, untuk memberikan konteks penyediaan barang dengan harga yang berbeda.
"Ada juga proses siapa yang diberi. Karena vaksin ini gratis bisa saja dijual secara gelap. Jadi tadi sudah dibicarakan supaya tidak ada risiko bocornya vaksin gratis dan diperjualbelikan di pasaran," kata Budi.
