Network
PORTAL MAJALENGKA - Meninggalnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) akibat ditembak oleh polisi mengundang reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
KAHMI menyatakan rasa keprihatinan dan penyesalan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Menurut KAHMI, pengusutan kasus itu harus dilakukan secara transparan dan profesional. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak dengan kekerasan.
"Penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus proporsional. Oleh karenanya perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa tersebut,” demikian bunyi kutipan pernyataan sikap KAHMI, Sigit Pamungkas, koordinator presidium di dampangi Manimbang Kahariady, Kamis 10 Desember 2020.
Baca Juga: Ajak Ormas Dakwah Secara Bijak, Wamenag: Dakwah itu Mengajak Bukan Mengejek
Pernyataan KAHMI itu ditandatangani oleh Koordinator Presidium selaku Koordinator Presidium, dan Manimbang Kahariady selaku Sekjen.
KAHMI menyebut belum ada sikap dari pemerintah terhadap kasus penembakan terhadap keenam anggota FPI yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab ini.
Berbeda dari kasus penembakan di daerah yang juga membuat meninggal dunia. KAHMI mengungkapkan ada kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang menimbulkan korban Jiwa pada September 2020, serta aksi teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada November 2020.
Baca Juga: Mata Najwa Raih Penghargaan 'Talkshow' Berita Terbaik Dalam Anugerah KPI 2020
Di Intan Jaya, pemerintah membentuk dan menerjunkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
