Network
PORTAL MAJALENGKA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyatakan, tidak bisa memaksakan pemberian vaksin Covid-19 terhadap masyarakat yang menolak divaksinasi.
Menteri BUMN itu mengatakan bahwa menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi COVID-19.
"Namun ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kita juga tidak memaksakan," katanya dalam seminar daring di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Rizieq Diminta Kooperatif, Supriansa: Kalau Tidak Salah Jangan Risau, Hadapi Saja
Vaksin ini tentunya diharapkan untuk menekan penularan virus COVID-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.
"Kalau ditanya apakah vaksin COVID-19 yang akan tersedia berkualitas, Pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama," ujar Erick.
Dalam kesempatan itu, Erick juga menambahkan bahwa sejak awal sampai dengan akhir pihaknya juga memastikan akan ada barcode, yang menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi.
Baca Juga: Tanggapi soal Hasil Tes Swab Rizieq, Moeldoko Contohkan Sikap Anies dan Wakilnya
"Seperti pemilu dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya, karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali," ujarnya.
