Network
Menteri BUMN berharap digitalisasi satu data yang akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri benar-benar bisa disatukan.
Baca Juga: Kumandang Azan Jihad Viral, JK: Itu Keliru Harus Diluruskan
"Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai agregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi," kata Erick Thohir.***
