PORTAL MAJALENGKA - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari legislatif maupun dalam kontestasi calon Presiden dan wakil presiden.
“Terwujudnya pemimpin profetik (jujur,adil, berintegritas, berpihak pada rakyat) harus didukung dengan parlemen yang baik.” kata Neni hari ini 16 Januari 2024. Selama ini masyarakat lebih melihat rekam jejak kontestan Pilpres, sedikit mengabaikan dinamika di Pileg.
“Jadi jika masyarakat hanya fokus pada pilpres tapi meminggirkan isu pileg itu juga keliru.” sebut Neni.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Inilah Beberapa Hal yang Dapat Dilakukan
Dia mengkritisi keterbukaan informasi tentang calon legislatif yang dia sebut, ditutup tutupi.
“Hanya permasalahan untuk mencari rekam jejak saat ini publik mengalami hambatan yang cukup serius terutama pada keterbukaan informasi. Jika kita buka di infopemilu milik KPU ada caleg yang dibuka daftar riwayat hidupnya ada yang ditutup.” jelas dia.
Dari catatannya, dari total 28 caleg eks napi koruptor, 17 diantaranya disembunyikan statusnya sebagai eks napi koruptor.
“Integritas sejak awal sudah bermasalah, bagaimana jika masyarakat memilih eks napi koruptor itu yang secara sengaja disembunyikan statusnya oleh KPU.” beber Neni.
Baca Juga: Pulau Bali Primadona Penerbangan di BIJB Kertajati Majalengka, Selasa 16 Januari 2024
Manipulasi data seperti ini merebut hak rakyat,pemilih untuk mengetahui kebenaran soal rekam jejak mereka. Sehingga mereka bisa saja tidak bisa memilih dengan ‘jernih’.
“Mereka jelas berupaya memanipulasi penilaian para pemilih. Publik pada akhirnya menjadi tidak tahu bagaimana rekam jejak caleg tersebut, apalagi dia pernah tersangkut kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” tandas Neni.
Sebelumnya, dalam pertemuan daring bersama dengan diaspora di Amerika Serikat, Calon Wakil Presiden nomor 03, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak seorang calon pemimpin dan membuktikan visi misi mereka.
“Apakah visi misi yang ditulis, dipidatokan bisa dikonfirmasi oleh rekam jejak. Tetapi saudara harus melihat rekam jejak. Kalau orang mengatakan saya besok jadi presiden atau wakil presiden akan menegakkan hukum, nanti dilihat saja rekam jejak apakah orang-orang ini punya rekam jejak tidak melanggar hukum,“ ujar Mahfud, kemarin.
Jika calon pemimpin berkata, akan melindungi ham, apakah rekam jejak menang dia bersih dari pelanggaran ham.
“Saya ingin membangun demokrasi, apakah yang di bangun demokrais jujur atau tidak? Itu catatan yang harus dikonfirmasi kepada visi misi, karena visi misi selalu ideal yang kadang kala mereka yang dibebani tidak memahami atau tidak ikut mendiskusikannya,” tandas Mahfud.***