PORTAL MAJALENGKA - Siap-siap untuk masyarakat Indonesia pemerintah bentar lagi bakal mewajibkan perlihatkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk pembelian minyak goreng curah.
Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng, termasuk dalam ketersediaan dan keterjangkauan di masyarakat.
Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, walaupun pemerintah telah melarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dicabut.
Baca Juga: KPK Priksa Kepala BPK Jabar Sebagai Saksi Kasus Suap Ade Yasin
Akan tetapi, menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng Pemerintah juga perlu diperhatikan.
Salah satu upaya tersebut ialah dengan menerapkan sistem pembelian minyak goreng curah dengan KTP demi menjamin pasokan minyak goreng di Indonesia.
"Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP," ungkap Airlangga dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat 20 Mei 2022 dikutip dari PMJ News.
Selain wajib menggunakan KTP pada saat membeli minyak goreng curah, pemerintah juga akan menerapkan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan domestic price obligation yang mengacu terhadap kajian BPKP.
Untuk jumlah Domestic Market Obligation (DMO) sendiri dijaga pada total 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng pasokan, sedangkan untuk sebagai cadangan sebesar 2 juta ton.
"Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO. DMO akan atau harus dipenuhi masing-masing produsen,”ujar Airlangga.
Baca Juga: Kampus-kampus Indonesia Perlu Perbaikan Menuju 'Word Class University'
Airlangga menambahkan untuk kemasan dan mekanisme produksi Samapi dengan distribusi minyak goreng curah juga akan tetap sasaran dan merata
“Selain itu mekanisme untuk memproduksi, dan mendistribusikan minyak goreng kemasan rakyat secara merata dan tepat sasaran," kata Airlangga. ***