PORTAL MAJALENGKA -- Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan nyaris jadi arena duel. Rapat yang mestinya menghasilkan kepentingan rakyat banyak berakhir dengan pertikaian.
Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan itu berlangsung pada Rabu, 23 Juni 2021. Ruangan yang harusnya menjadi etalase kehidupan demokrasi yang baik berubah menjadi arena adu bogem mentah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, pimpinan sidang menyelipkan agenda tambahan. Agenda tambahan itu disampaikan sebelum paripurna ditutup.
Baca Juga: Anak Anggota DPRD Kota Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Usia 21 Tahun Inisial AT
Semula rapat membahas pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) bantuan hukum terhadap orang miskin. Namun sebelum berakhir, hujan interupsi terjadi setelah Syaharuddin yang saat itu memimpin sidang paripurna langsung membahas launching e-aspirasi.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Arfandi Idris, langsung melakukan interupsi. Karena menurut Arfandi, seharusnya pimpinan terlebih dahulu menutup sidang raperda bantuan hukum, sebelum beralih ke bahasan tentang e-aspirasi.
Rapat pun segera dipenuhi perdebatan. Pimpinan sidang sempat menggebrak meja saat berdebat dengan anggota dewan.
Baca Juga: Banjir Majalengka Akibat Tanggul Sungai Cimanuk Amblas, DPRD Singgung BBWS Cimancis
Dilaporkan oleh dpd.go.id, pimpinan itu bahkan sempat berteriak, "Tidak ada yang saya takuti."
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan etika para wakil rakyat.
LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, sangat memahami bahwa di dalam rapat paripurna kerap diwarnai perdebatan.
Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Kaji Peluang Reklamasi Pantai dengan Memanfaatkan Sampah
"Hanya saja kurang etis bila membanggakan tidak ada yang ditakuti. Wakil rakyat tidak boleh arogan, bahaya sekali untuk demokrasi kita,” ungkap LaNyalla, Jumat 25 Juni 2021.
Menurutnya, keributan di DPRD Sulawesi Selatan menjadi sorotan publik. Hal itu seharusnya diperhatikan para legislator. Sehingga selalu memberi contoh dan teladan bagi masyarakat terkait kehidupan berdemokrasi yang sehat dan baik.
"Anggota dewan harus bisa menjaga etika dalam setiap kesempatan. Karena mata publik tertuju langsung kepada wakil rakyat,” tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Upayakan Program UHC BPJS Kesehatan dari APBD Segera Terserap
Dalam rapat, lanjut mantan Ketua PSSI itu, selalu terdapat kemungkinan terjadi perbedaan pandangan. Soal itu perlu diselesaikan baik-baik agar menjadi pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.
LaNyalla juga mengingatkan agar semua pihak menjunjung tinggi sila ke-4 Pancasila. Sehingga perlu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, bukan mendahulukan emosi.
Para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang sempat bersitegang akhirnya sepakat untuk berdamai.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Sepakati Perubahan Susunan Anggota Bapemperda, Banmus dan Banggar
“Bukan sekali dua kali kita dipertontonkan arogansi para wakil rakyat. Tidak sedikit perkelahian terjadi saat sidang-sidang di lembaga legislatif. Saya harap jangan sampai terjadi lagi. Malu sama rakyat,” tutup mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Sebelumnya, peristiwa gaduh terjadi di DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, awal bulan lalu.
Saat membahas pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2020, seorang legislator dilarikan ke rumah sakit setelah tersabet double stick.
Di rumah sakit legislator itu mendapat tujuh jahitan di bagian kepala yang sobek dan mengucurkan darah. Diduga sabetan double stick juga menyebabkan bagian tangan legislator mendapat satu jahitan. ***