Network
Baca Juga: 4 Smartphone Flagship Tahun Ini Turun Harga, Simak Informasi Lengkapnya di Sini
“Gaji sesuai, hanya permasalahan dari segi perhatian saja yang kurang (pernah pulang jemput hujan hujanan gak dikasih payung) namun, jika ada teman saya yang buruh Migran mengeluh, saya siap untuk membantu,” ungkapnya.
Menurut Soleh asal Kecamatan Kadipaten yang pernah menjadi Pekerja Migran Ke Korea, Jepang (1996) serta Taiwan mengatakan, Soleh pernah mengalami perpeloncoan di Korea dan gaji yang masih sedikit. Dengan adanya SMI ini diharapkan kejadian buruk tidak terjadi kepada para Imigran Indonesia, dan untuk kemungkinan terburuk nya hal tersebut terjadi maka SMI didirikan untuk membantu meminimalkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ditempat yang sama, DPW PKS Jawa Barat dept. Ketenagakerjaan. Muhammad Yusuf Solomon mengatakan, kondisi pekerja Migran di Indonesia, rata-rata para pekerja berangkat dari berbagai latar belakang dengan niat yang beragam, mulai dari ingin memperbaiki ekonomi, kehidupan keluarga, melanjutkan sekolah. Untuk berangkat tersebut terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar yakni 5-30jt tergantung negara tujuan.
Baca Juga: INI 3 Pemenang Pilwu Serentak 2023 Kabupaten Cirebon di Kecamatan Pasaleman, Sedong, dan Sumber
Sementara, gaji yang didapatkan para PMI juga beragam (5-30 JT tergantung jenis pekerjaan yang diambil). Kontrak biasanya berjalan 2 tahun dan bisa diperpanjang. Pada saat pulang ke Indonesia biasanya para PMI membawa gaji hasil tabungan mereka kisaran 100-500jt.
Sementara, permasalahan yang kerap dihadapi PMI, diantaranya, kurangnya pembinaan Culture Shock, perilaku menyimpang (LGBT, Pergaulan bebas, Narkotika, kriminalitas, terlibat perjudian, kurang menjaga etika/perkelahian, permasalahan keluarga yang ditinggalkan, pemutusan kontrak kerja.
“Komitmen PKS terhadap PMI (Disampaikan oleh presiden PKS pada peringatan Migrant Day Desember 2020) Visi PKS periode 2020-2025: menjadikan PKS menjadi partai Islam Rahmatan Lil ‘alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
