Network
Apalagi, kebutuhan komoditas industri di Jabar dipasok dari luar Jabar.
Wakil Koordinator Sub Divisi Transportasi dan Logistik KPED Jabar Budi Setiawan mengusulkan penghapusan pajak kendaraan angkutan dan beban perizinan.
Usulan itu muncul karena selama pandemi COVID-19 sektor transportasi mengalami penurunan tajam.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan Sejuta Sertifikat Tanah ke Warga 31 Provinsi
“Ada beberapa usulan yang kami sampaikan selain penghapusan pajak kendaraan. Yaitu segera dibentuknya dewan transportasi dan supply chain center, dilakukannya promosi angkutan umum sehat, diadakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk awak kendaraan, serta subsidi bunga,” kata Budi.
Menanggapi usulan dan realita di lapangan, Wakil Ketua Harian KPED Jabar Ina Priminana menilai, tantangan terbesar di tengah pandemi COVID-19 adalah mewujudkan sinergi antara birokrasi dan dunia usaha.
Baca Juga: DPP PPP Nilai Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa itu Ngawur
“Sebetulnya peluang sudah ada di depan mata, bagaimana itu bisa dilaksanakan supaya bisa memberikan efek berkelanjutan terhadap program penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi di Jabar,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Unpad ini.***
