“Jadi kita sudah banyak lakukan komunikasi secara nasional maupun Internasional, tapi memang seluruhnya sedang dalam kondisi sulit,” ungkapnya.
Kalau pemerintah daerah disuruh beli kopi, pemerintah tidak pernah melakukan bisnis kopi. Jadi setelah dibeli pemerintah juga bingung mau dibawa kemana, kemudian uangnya juga dari mana.
Baca Juga: Ingin Tingkatkan Imunitas? Coba 3 Resep Jus Buah Ini
Dia mengatakan untuk dapat membeli keseluruhan hasil panen kopi petani di daerah dataran tinggi Gayo tersebut, membutuhkan biaya mencapai Rp1,8 triliun. Angka itu tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Produksi kopi di Aceh Tengah itu antara 28.000 ton per tahun, nilainya sekitar Rp1,8 triliun. Itu berdasarkan luas lahan kopi sekitar 48.000 hektare dengan produktivitas minimal rata-rata 700 kilogram per hektare per tahun,” ujarnya.
Dalam rapat dengan DPRD, dewan terkejut perlu anggaran sebanyak itu untuk membeli kopi dari petani, khusus Aceh Tengah.
Baca Juga: Raup Untung Miliaran dari Budidaya Porang, Ini Caranya!
Belum lagi Kabupaten Bener Meriah. Kalau digabungkan keduanya, kebutuhan dana mencapai Rp3,8 triliun.
“Saat ini pemerintah daerah hanya bisa berupaya membantu para pelaku ekspor di bawah naungan koperasi, dengan memberikan dana talangan agar kopi dari petani bisa terus dibeli,” katanya. ***