Network
Oleh: Hasanudin*
Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). (Bappenas, 2017)
Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.
Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.
Baca Juga: Viral, Pria Ini Mudik dari Aceh Menuju Majalengka dengan Mengayuh Sepeda
Jika ditarik ke regional, Pemprov Jawa Barat mencanangkan pembangunan Rebana Metropolitan. Kawasan ini merupakan wilayah utara atau timur laut Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.
Bahkan, Rebana Metropolitan menjadi unggulan lokasi investasi yang ditawarkan Pemrov Jawa Barat dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2020. Hal itu berdampak pada Nilai investasi Jabar yang sepanjang tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp380 triliun, yang sekitar Rp256 triliun di antaranya datang dari WJIS.
Salah satu simpul dari Rebana Metropolitan tersebut adalah Kabupaten Majalengka, dengan andalan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Baca Juga: Gus Yaqut Jadi Menag, Gus Mus: Dia Sadar Bahwa Jabatan Itu Amanah dan Tanggung Jawab
Sementara Indeks daya saing ekonomi Jabar lima tahun terakhir angkanya 4,6. Saingan terdekat Jogjakarta di angka 4,8 dan Jawa Tengah di angka 5. Dengan fakta ini berarti Jabar sejajar dengan Thailand dan Filipina.(Pikiran Rakyat, 2020)
Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.
Dengan proyek tersebut, harapannya masyarakat lokal di kawasan Rebana Metropolitan, tidak hanya menjadi penonton saat daerah tersebut berkembang pesat 10 hingga 30 tahun ke depan.
Baca Juga: Perawat dan Pasien COVD-19 di RSD Wisma Atlet Berbuat Mesum, Begini Nasib Keduanya
Setidaknya ada 4 alasan yang membuat Kawasan Rebana Metropolitan menarik untuk dijadikan lahan investasi.
Pertama adalah sebuah konsep menyeimbangkan tata ruang antara kota baru, lahan pertanian, dan lahan hijau. Alasan kedua, karena sumber daya manusia atau SDM Jawa Barat “Dinilai” berkualitas dan berdaya saing.
Khusus alasan kedua, pemerintah yakin SDM di Jawa Barat bisa bersaing dengan negara lain seperti Thailand dan Vietnam.
Baca Juga: Ulama NU Aceh Haramkan Game Daring Higgs Domino Island, Ini Alasannya
Alasan Ketiga, Rebana Metropolitan sudah menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, akan ada banyak dana APBN untuk memperbaiki infrastruktur. Sehingga para investor terbantu oleh APBN
Pemerintah pusat sudah menyiapkan koneksi jalan tol utara-selatan, mengkoneksi jalur Cipali ke Patimban. Jalur kereta api dibikin vertikal utara-selatan, sehingga hal ini menjadi sebuah keunggulan.
Alasan Keempat, Rebana Metropolitan akan dibangun tidak hanya sebagai kumpulan pabrik semata, tetapi kota modern. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jabar sudah mencatat Rebana Metropolitan akan menyerap 4,3 juta lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, artinya akan akan 4,3 juta kepala keluarga yang terbantu.
Jika kita berasumsi penduduk Majalengka ada 1 juta, maka seluruh penduduk Majalengka bisa bekerja di kawasan Rebana Metropolitan (Tapi ini baru mimpi ya..)
Baca Juga: Pria Paruh Baya Diduga Lempar Bom Molotov ke Masjid di Cengkareng saat Jamaah Salat Isya
***
Dari data majalengkakab.go.id Bulan Desember tahun 2019, jumlah pencari kerja di kabupaten Majalengka sebanyak 1158 orang dengan rincian 99 orang lulusan Sekolah Dasar, 285 orang lulusan SMP, 673 lulusan SMA, 98 lulusan Sarjana, dan 3 orang Magister.
Jumlah ini menurun dibanding bulan sebelumnya di tahun yang sama. Dimana data pencari kerja di bulan November sebanyak 1231. Namun yang perlu digaris bawahi, ini merupakan jumlah pencari kerja, bukan jumlah pengangguran.
Data itu juga bukan merupakan kumulatif selama setahun, tapi hanya jumlah laporan per bulan. Artinya, masih banyak pengangguran di Majalengka yang belum terdata.
Baca Juga: CCTV Perlihatkan Mobil Polisi Diserempet Hyundai sebelum Tabrak Pemotor hingga Tewas
Seharusnya, dengan hadirnya Rebana Metropolitan merupakan peluang bagi masyarakat Majalengka untuk terserap sebagai efek dari proyek tersebut.
Masyarakat jangan hanya jadi penonton seperti sekarang dengan adanya BIJB. Dimana masyarakat Majalengka hanya jadi mohon maaf, bukan tenaga ahli tapi hanya pegawai biasa.
Peran pemerintah jelas sangat dibutuhkan, baik dari menyiapkan regulasi maupun menyiapkan SDM agar bisa bersaing dengan tenaga kerja lain. Sehingga ketika KIEM sudah berjalan, masyarakat sekitar tidak hanya jadi penonton.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Bandara Soekarno-Hatta Buka Layanan Tes COVID-19 untuk Umum
Agar hal tersebut tidak terjadi, bupati dan wali kota yang wilayahnya masuk kawasan Rebana Metropolitan harus menyiapkan sumber daya manusia yang andal agar bisa ikut serta dalam kawasan tersebut.
Memang, tidak menafikan, pemerintah sudah berupaya seperti membuat SMK penerbangan di Majalengka, SMK maritim di Kabupaten Subang, dan SMK petrokimia di Indramayu.
Namun, penulis rasa itu belum cukup, karena selain diragukan, regulasi yang mengharuskan tenaga kerja lokal diterima di kawasan juga belum ada. Contoh, KIEM harus menyerap berapa persen tenaga lokal tentunya disesuaikan dengan standar mereka.
Baca Juga: Belum Sepekan Menjabat Menparekraf, Sandiaga Uno Menantang Pemerintah Daerah
Penulis ingat, ketika belajar Teori SDM di bangku kuliah, bahwa kompetensi tenaga kerja yang tinggi menjadi aspek penting untuk mendukung iklim investasi sehingga daya saing tenaga kerja perlu mendapat perhatian khusus.
Era globalisasi, persaingan dengan tenaga kerja asing pun semakin terbuka dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting apakah investor mau menanamkan modalnya di suatu wilayah atau tidak.
Kompetensi tenaga kerja sejalan dengan pemanfaatan teknologi industri. Seorang tenaga kerja harus dapat menguasai alat produksi dengan teknologi mutakhir.
Selain itu, tenaga kerja juga harus menguasasi teknologi informasi dan digital untuk menambah daya saing.
Baca Juga: Perawat dan Pasien Covid-19 yang Mesum di Wisma Atlet Ditangkap
Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi hal penting yang harus diutamakan.
Tenaga kerja harus terus diasah kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi terkini.
Sistem pendidikan dan pelatihan kerja juga harus 'link and match' dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga kebutuhan para investor dapat segera terpenuhi oleh angkatan kerja yang berdaya saing tinggi.
Baca Juga: Akhirnya Menang Juga, Arsenal Hajar Chelsea 3-1
Selain itu, salah satu dukungan lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan pembiayaan, pelatihan maupun pendampingan usaha mikro melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu, untuk melahirkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas usaha.
Program yang bertujuan untuk menciptakan bibit UMKM unggulan. Ini bisa bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), UMKM Juara, One Village One Company (OVOC), dan One Pesantren One Product.
Tinggal bagaimana peran pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap realisasi program tersebut.
Dulu, Pemprov begitu semangat menggelorakan program pemberdayaan ekonomi melalui BJB Mesra, bank menyalurkan kredit program untuk segmen mikro yang tinggal di lingkungan sekitar rumah ibadah dengan realisasi penyaluran hingga saat ini telah mencapai Rp10 miliar.
Tujuan program ini antara lain memberantas praktik rentenir dan menyediakan solusi pembiayaan, menyiapkan lapangan pekerjaan dan memperluas akses perbankan bagi sektor UMKM.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Diduga Lempar Bom Molotov ke Masjid di Cengkareng
***
Jika pemerintah kabupaten dan provinsi sudah berpikir kesana, ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia fokus pada dua isu, yakni tenaga kerja dan pendidikan.
Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global.
Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lima strategi utama. Pertama, harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.
Baca Juga: Tren Menang Tandang Terhenti, Manchseter United Gagal Salip Leicester
Kedua, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ketiga, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Keempat, perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor dengan produktivitas tinggi.
Tenaga terampil di Indonesia berasal dari pendidikan formal, yakni melalui pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik) dan pendidikan non formal, yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan layanan kursus dan pelatihan.
Baca Juga: Masuk Bali Ketat, Wisatawan Alihkan Libur Natal ke Bandung dan Puncak
Jalur non formal diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tujuan utama penambahan lulusan dan peningkatan kualitas anak didik.
Kesesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian utama dalam strategi revitalisasi SMK.***
*Penulis Adalah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tinggal di Jatitujuh Majalengka
