PORTAL MAJALENGKA – Kongres Sunda yang dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober 2020, yang memunculkan nama Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda mendapat tanggapan beragam.
Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C), Mohamad Jazuli menyetujui gagasan yang muncul dalam hasil kongres tersebut.
Menurutnya hal itu merupakan cita-cita luhur para sesepuh Sunda.
Baca Juga: Bupati Bandung Layangkan Surat Penolakan UU Omnibus Law
"Karana hal tersebut menjadi hak masyarakat sunda baik secara politik maupun kebudayaan agar menjadi identitas yang mewujud dalam sistem untuk kesejahteraan, pelestarian budaya serta kreativitas yang menghidupkan cita-cita luhur para sesepuh sunda," ungkap Jajuli, Kamis 15 Oktober 2020.
Provinsi Jawa Barat sendiri, tegas dia, juga harus menghormati hak suku, bahasa, dan budaya yang berada di wilayah lainnya seperti Cirebon dan Betawi.
"Maka ketika itu terjadi, Cirebon juga harus menjadi provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat," tegasnya.
Baca Juga: Pesantren Menjadi Klaster Baru Covid 19, Pemerintah Harus Ikut Bertanggungjawab
Diberitakan Literasinews sebelumnya dalam artikel yang berjudul, P3C: 'Kang Emil, bantulah Cirebon menjadi provinsi baru'
Para pemimpin Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini, Ridwan Kamil (Kang Emil) dan Uu Rhuzanul Ulum (Kang Uu) harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pantura atau Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) secara mandiri dengan mendorong pemekaran wilayah, mewujudkan pembentukan Priovinsi Cirebon.
"Itulah kami kira sebagai wujud, komitmen, serta sikap adil dalam memimpin dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pantura atau Ciayumajakuning," tegasnya.
Baca Juga: Sistem Islam, Lindungi Generasi disaat Pandemi
Alasan tersebut, kata jajuli, bukan semata hanya berdasar pada usulan hasil dari Kongres Sunda, melainkan hasil dari analisa ekonomi politik yang matang oleh pihak-pihak lain.
"Termasuk penelitian dan kajian yang selama ini dibedah oleh P3C sendiri ataupun para akademisi, para tokoh dan ahli dalam bidang ekonomi serta otonomi daerah," ujar Jajuli.
Maka, tegasnya, dengan adanya pemisahan administratif wilayah, seluruh kawasan Jawa Barat akan mudah tersentuh pembangunan yang adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Penting! 5 Hal yang Wajib Dilakukan Saat Isolasi Mandiri
"Mempercepat aksebilitas, mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan pembangunan ekonomi yang humanis bagi masyarakat, mengingat Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sangat luas dengan kepadatan penduduk di atas provinsi-provinsi lain," urai Jajuli.
Ia menegaskan, dengan terbentuknya provinsi baru Cirebon, di samping akan lebih efisien dalam kinerja dan pelayanan, potensi-potensi kekayaan Jawa Barat yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat juga akan lebih bermanfaat.***(Atep Abdilah Kurniawan/Literasinews)