Network
"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.
Selanjunya hal pokok kedua yang perlu dilakukan KPU agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan Sirekap adalah harus lebih komunikatif ketika ditemukan kesalahan pada Sirekap.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul di Pilpres 2024 Versi Quick Count, Komandan TKN Sampaikan Begini
Komunikasi ini penting dan harus dilakukan KPU kepada masyarakat. Ia memuji komunikasi yang disampaikan ketua KPU saat menjelaskan soal adanya salah baca data pada formulir model C1-Plano.
Sayangnya penyampaian informasi tersebut hanya satu kali. Padahal menurut Setiadi, akan lebih baik dilakukan secara berulang. Itu bisa membuat informasi yang dihadirkan lewat Sirekap dapat dipercaya masyarakat.
"Saya lihat KPU kurang komunikatif. Kemarin padahal bagus, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya gak ada, gak ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.
Baca Juga: Cara Pantau Pemenang Pilpres 2024, Cek Situs Real Count KPU
Setiadi juga merekomendasikan jika Sirekap ini akan kembali digunakan dalam pemilu ke depan, KPU perlu membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur lagi.
Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.
"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu. Tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian jelas Setiadi Yazid.***
