Network
Yang selama ini terjadi masih jauh panggang dari api. Survei Litbang Kompas tahun lalu menunjukkan itu. Disebutkan bahwa disparitas antara keinginan elit dan keinginan publik kian kentara. Misalnya saat publik menolak revisi UU KPK dan RUU cipta kerja, DPR justru mengesahkan keduanya. Publik ingin selama pandemi tak ada pilkada, namun pemerintah berkeras melakukannya. Termasuk penolakan ide tiga periode dan penundaan pemilu dimana elit terus saja mewacanakannya. Bagaimana mungkin rupa demokrasi yang semula government of the people, by the people, for the people, tiba-tiba menjadi goverment versus people?
Baca Juga: INI JADWAL LENGKAP Tahapan Pilwu Serentak 2023 Kabupaten Cirebon, dari Persiapan hingga Pelantikan
Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan akurat juga menjadi penentu dalam menjaga integritas demokrasi. Para penyelenggara dari tingkat pusat hingga desa harus bertindak secara netral, profesional, dan independen dalam menjalankan tugas mereka. Masyarakat harus diyakinkan bahwa hak pilih mereka akan dihormati dan dihitung dengan benar. Melalui partisipasi yang aktif, pemilihan pemimpin yang berkualitas, dan penyelenggaraan pemilu yang transparan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.
Akhir kata, Pemilu 2024 bukan hanya tentang menentukan siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga memastikan kalau kita memiliki visi berkemajuan. Jadi marilah kita bersama-sama memperkuat demokrasi, membangun kesadaran politik, dan bekerja menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, toleran, dan menginsyafi batas-batas kebebasan. Melalui pemilu yang berintegritas, kita berharap akan dapat dapat mewujudkan visi bersama untuk bangsa ini.***
*Firdaus Alahudi SPdI MM adalah Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon
