Network
PORTAL MAJALENGKA - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Pemilu 2024 bakal jadi Pemilu yang mudah.
Terutama bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Sebab, salah satu sisa persoalan Pemilu 2019 adalah tingginya angka surat suara yang tidak sah. Sehingga menurut Perludem, harusnya tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2024.
Pernyataan itu Titi Anggraini sampaikan dalam webinar terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Senin 14 Februari 2022.
Baca Juga: Titi Anggraini: Kasus 824 Petugas Pemilu 2019 Wafat Tak Boleh Terulang di 2024
Ia menyampaikan catatan Perludem terkait hal-hal yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Salah satunya soal banyaknya surat suara yang tidak sah.
"Bagaimana menjadikan 2024 itu pemilu yang mudah digunakan oleh pemilih atau peserta pemilu kita. Karena kita punya problem yang sangat mendasar yaitu tingginya surat suara tidak sah atau invalid vote," katanya.
Dia mengungkapkan, pada Pemilu 2019 silam ada lebih dari 17 juta surat suara tidak sah dari seluruh TPS di Indonesia. Jumlah itu, tentu buka angka yang kecil.
Baca Juga: KPU Berharap SIPOL Tak Lagi Jadi Polemik dengan Bawaslu untuk Verifikasi Parpol Hadapi Pemilu 2024
Kerumitan-kerumitan di bilik TPS itu harus diatasi dengan baik. Sehingga tak lagi terulang pada Pemilu 2024 mendatang.
"Pemilih sudah datang ke TPS memberikan suara tapi akhirnya ada 11,12 persen atau setara 17,5 juta yang suaranya tidak sah. Artinya Pemilu kita ini sebagai instrumen daulat rakyat tapi terdistorsi oleh pemilih atau rakyat yang masih kesulitan dalam memberikan suara," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah, KPU dan Bawaslu serta DPR telah menyepakati Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD.
Baca Juga: Link Download Lagu Light Switch oleh Charlie Puth Gratis, Cerita Tentang Hubungan Frendzone
Lalu, pada September 2024, dilakukan Pillada serentak di ratusan daerah di Indonesia. Baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya adalah Pillada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.***
