PORTAL MAJALENGKA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi lagi-lagi menyoroti proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Kali ini, Musrenbang di DKI naik ke tingkat kecamatan.
Pras, sapaan akrabnya menyatakan, usulan dalam forum Musrenbang tak boleh sekedar usulkan kegiatan rutin tahunan.
Baca Juga: Mau Beli Mobil? Coba Intip Perbedaan Toyota Raize VS Daihatsu Rocky
Menurut Pras, usulan yang rutin setara dengan menghamburkan APBD.
Pras mengatakan, dia ikut langsung dalam Mursrembang tingkat Kecamatan Kebayoran Baru kemarin.
Ada 639 usulan yang menggema di forum itu. 419 diantaranya berupa usulan pembangunan fisik, 49 jenis kegiatan non fisik, dan 117 usulan pengadaan barang di setiap kelurahan se Kebayoran Baru.
Baca Juga: Hasil Europa League: Barcelona Ditahan Imbang Napoli, Gol Ferran Torres Jaga Asa Barcelona
"Pesan saya adalah setiap Musrenbang dengan sebaik-baiknya. Jangan mengusulkan kegiatan normatif," katanya dalam keterangannya, Jumat 18 Februari 2022.
Dia mengatakan, Musrenbang adalah titik awal rencana menyejahterakan warga Jakarta. Karenanya, usulan dalam Musrenbang harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
Usulan yang hanya bersifat rutinitas tahunan, kata dia, justru hanya berpotensi menghamburkan APBD Jakarta.
Baca Juga: Viral Video Aksi Pengemis Minta Sumbangan Secara Paksa Ke Pengunjung Kafe Viral di TokTok
"Musrenbang harus menjadi ajang mengusulkan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritaskan semua usulan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga. Maka dari itu semua harus serius dalam merencanakan kegiatan tersebut. Jangan sampai menghambur-hamburkan APBD," katanya.
Untuk diketahui, Musrenbang diawali dengan rembug RW. Musrenbang tingkat kelurahan di Jakarta telah diselenggarakan dan telah berakhir pada awal Februari lalu.
Setelah selesai di tingkat kelurahan, Musrenbang naik ke tingkat kecamatan untuk menyusun skala prioritas pembangunan.
Musrenbang tingkat kecamatan akan berakhir pada akhir bulan ini dan naik lagi ke tingkat provinsi untuk menyusun skala prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.***