Network
PORTAL MAJALENGKA – Selain bantuan dari Kementerian Sosial, masyarakat selama pandemi Covid-19 juga menerima bantuan tunai dari dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah tersalur 100 persen kepada warga desa yang terkena dampak Covid-19.
“"BLT Dana Desa itu optimal sekali dan sudah 100 persen (tersalur),” kata Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri melalui sambungan telepon kepada ANTARA, Jumat 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Mau Daftar BLT Banpres UMKM atau BPUM Harus Punya SKU, Begini Cara Buatnya!
BLT Dana Desa tersebut merupakan dana bantuan yang disalurkan kepada warga desa yang terkena dampak pandemi Covid-19, baik secara kesehatan maupun ekonomi.
Berdasarkan data Kemendes PDTT per 22 Oktober 2020, BLT Dana Desa telah disalurkan kepada 7.997.269 keluarga penerima manfaat (KPM) di 74.184 desa dari total 74.957 desa di seluruh Indonesia.
Gus Menteri mengatakan selisih 773 desa lainnya merupakan desa-desa yang memang tidak termasuk ke dalam daftar desa yang layak menyalurkan BLT Dana Desa disebabkan beberapa faktor.
Baca Juga: Tidak Harus Datang Ke Bank, Begini Cara Cek Penerima Bantuan BLT UMKM dan Banpres Produktif
Antara lain di desa tertentu mungkin semua warganya mampu, tidak ada warga miskin sehingga desa tersebut tidak layak menyalurkan BLT Dana Desa.
Berikutnya, desa lainnya tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena warga miskin yang ada di desa tersebut telah diberikan bantuan dari program Jaring Pengaman Sosial lain dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bisa juga karena warga yang mampu di desa tersebut berkomitmen untuk menanggung beban warga lain yang kurang mampu melalui dana yang mereka kumpulkan secara gotong royong.
Baca Juga: Termin II Cair Akhir Oktober, Kemenaker Sudah Terima Data Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan
“Contohnya di Malang. Mereka gotong royong untuk mensubsidi warga yang miskin,” kata Gus Menteri.
Faktor lainnya adalah karena status sebuah daerah yang secara administratif belum bisa disebut sebagai sebuah desa, sehingga daerah tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana yang dapat disalurkan kepada warganya dalam bentuk BLT Dana Desa.
“Bisa juga warga di sebuah desa tidak menerima BLT Dana Desa, misalnya karena BPDnya belum terbentuk,” kata Mendes.
Baca Juga: Anda Penerima Subsidi Gaji? Termin II Paling Lambat Awal November
Gus Menteri menegaskan BLT Dana Desa telah disalurkan secara optimal kepada warga desa yang membutuhkan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas atau 88 persen KPM yang menerima BLT Dana Desa adalah keluarga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.
“Dari 7,9 juta KPM, 88 persennya adalah petani dan buruh tani. Hal itu sudah sangat sesuai dengan kondisi desa yang mayoritasnya adalah buruh tani,” katanya.
Baca Juga: Menaker : Sisa Anggaran Subsidi Gaji Bantu Guru Honorer
Definisi warga terdampak pandemi Covid-19 adalah tidak hanya mereka yang terdampak secara kesehatan, melainkan juga secara ekonomi.
Penyaluran BLT Dana Desa kepada mayoritas warga yang berprofesi petani atau buruh tani, nelayan atau buruh nelayan, buruh pabrik, guru dan edagang atau pelaku UMKM sudah tepat sasaran.
Pada dasarnya hampir seluruh lapisan masyarakat telah terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. ***
