Network
PORTAL MAJALENGKA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan situs pendaftaran program Kartu Prakerja, https://prakerja.vip, agar melapor ke polisi.
Menurut Menaker, situs Prakerja resmi dan benar hanya https://prakerja.go.id. Untuk itu, ia menyarankan masyarakat, yang sudah terlanjur tertipu, untuk melaporkan kerugian yang diderita ke polisi agar dapat diproses.
"Hati-hati rekan pekerja saat menerima informasi. Tetap waspada dan laporkan kepada pihak kepolisian jika mengalami kerugian," kata Ida melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin seperti diberitakan ANTARA.
Baca Juga: Waspada Penipuan Melalui Pesan Berantai Pendaftaran Kartu Prakerja
Sebelumnya, situs daftar prakerja sempat viral dan menjadi trending topic nomor satu di situs pencarian google dengan 200.000 lebih penelusuran, Minggu (11/10).
Setelah ditelusuri, topik itu menjadi tren setelah munculnya pesan berantai melalui Whatsapp tentang adanya situs pendaftaran https://prakerja.vip.
Baca Juga: Masih Ada Kuota Banpres Produktif 2,4 Juta, Segera Daftar dan Penuhi 6 Syarat Berikut Ini
Bunyi pesan berantai itu sebagai berikut:
"Daftar Prakerja Sekarang, dapatkan bantuan sebesar 600.000 dari pemerintah lewat program prakerja. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Bantuan akan dikirim setiap bulan selama program ini berjalan.
Langkah untuk mendaftar Prakerja
Kunjungi situs https://prakerja.vip
Isi formulir data diri
Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui email/nomor hp
Bantuan akan dikirim melalui rekening bank
harap bagikan pesan ini kepada kerabat yang membutuhkan."
Baca Juga: Pengusaha Pribumi Sambut Baik PSBB Transisi
Ida mengatakan situs tersebut merupakan situs yang dibuat serupa dengan situs resmi prakerja.go.id.
Ia menduga situs prakerja.vip dibuat untuk mengakomodir penyerahan data pribadi, secara cuma-cuma, dari para pendaftarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan sudah berupaya memberitahu masyarakat melalui sejumlah akun media sosial resmi yang dikelola Kemnaker, bahwa informasi tersebut hoaks.
Baca Juga: PSBB Transisi, Warga Non-DKI Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol
Namun, pihak-pihak tidak bertanggung jawab juga membuat akun media sosial serupa, seperti misalnya di Telegram.
Ida mengatakan akun Telegram Kemnaker tersebut bukan dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Untuk itu ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati meneruskan informasi dari sana.
Baca Juga: Partai Demokrat Ancam Laporkan Buzzer yang Tuduh SBY Danai Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa akun media sosial yang dikelola Kemnaker memiliki centang biru atau sudah terverifikasi.***
