Network
PORTAL MAJALENGKA - Sebanyak 1000 (seribu) perempuan turun ke jalan untuk melakukan aksi memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2023. Aksi ini dilakukan di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Para aktivis perempuan membuat panggung di gerbang depan DPR RI untuk bertemu Ketua DPR RI, Puan Maharani dan para pimpinan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT).
Para pekerja rumah tangga (PRT) membawa spanduk untuk para anggota DPR RI bertuliskan: “Mbak Puan mengurus Negara Saja, untuk Cuci Baju biar Kami saja.”
Baca Juga: Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh, Ternyata Bikin Tubuh Jadi Lebih Sehat!
“Bapak ibu Anggota DPR: Mengurus Negara itu Berat, Urusan Seterika Baju biar Saya Saja.”
“Bapak Ibu Anggota DPR, Tenang saja, Aksi ini Gak papa, yang Menyedihkan Jika RUU PPRT tidak juga Disahkan.”
Aksi ini merupakan bagian dari aksi Rabuan PRT yang sudah dilakukan setiap Rabu
sejak 21 Desember 2022 hingga hari ini. Setiap Rabu, para perempuan melakukan orasi
di depan DPR.
Baca Juga: Ikan Mas Koki Mutiara Jadi Mogok Makan? Yuk Cari Tahu di Sini Apa Penyebabnya
Gelombang aksi seperti ini akan terus diperjuangkan oleh para PRT hingga RUU PPRT disahkan. Beberapa PRT peserta aksi juga masih melakukan puasa sebagai tindak lanjut aksi Rabuan minggu-minggu sebelumnya.
Aksi PRT dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2023 ini tak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga di 5 kota lainnya di Indonesia, yaitu Makassar, Yogya, Medan, Semarang dan Tangerang.
Mereka melakukan aksi di kantor-kantor DPRD kota menuntut hal yang sama: pengesahan RUU PPRT paska diperjuangkan selama 19 tahun.
Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret ini tak pernah lepas dari peluh perjuangan para buruh perempuan di pabrik-pabrik di sekitar tahun 1910. Para buruh perempuan mewarnai tradisi protes dan aktivisme politik kala itu.
Gerakan ini menjadi motor penggerak gerakan bersama para aktivis perempuan dalam
memperjuangkan 8 Maret sebagai hari perempuan sedunia.
Semangat inilah yang kemudian membuat para PRT yang hingga hari ini tidak diakui sebagai pekerja, untuk kemudian turun ke jalan.
Baca Juga: Hadiah Sambut Ramadhan: Bansos Cair Lagi! Segera Siapkan Persyaratannya!
RUU PPRT sudah diperjuangkan sejak 19 tahun lalu
Selama hampir 3 tahun masuk ke Bamus DPR RI, namun sampai sekarang sulit sekali masuk ke rapat Paripurna DPR RI.
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini menyatakan, baru kali ini ada RUU yang selama
19 tahun diperjuangkan dan parkir selama bertahun-tahun di DPR.
Itu UU PPRT untuk wong cilik, mayoritas Perempuan dan pekerja miskin yang menjadi penopang berbagai aktivitas jutaan rumah tangga, tak terkecuali rumah para Anggota DPR.
Baca Juga: Cara Merawat Ikan Mas Koki Mutiara dalam Akuarium, HINDARI 7 Hal Berikut
Koordinator aksi, Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika menyatakan, aksi di Hari Perempuan Internasional ini dilakukan agar para perempuan bersama-sama berdiri, menyatakan diri, di depan DPR untuk dukungannya pada RUU PPRT.
“Kami semua adalah PRT, kami semua adalah para perempuan yang tidak akan berhenti jika para perempuan lain terdiskriminasi, dilecehkan dan dilukai. Kami berdiri bersama para PRT, karena melukai PRT sama saja melukai kami,” kata Mutiara Ika.
Aksi 8 Maret 2023 ini merupakan bagian dari aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Para PRT dan para perempuan akan melakukan aksi yang sama di depan DPR RI Jakarta pada tanggal 11,12,13 Maret 2023 jelang rapat paripurna DPR yang akan dilaksanakan pada 14 Maret 2023.
Baca Juga: Bank Mandiri Hadirkan Solusi Transaksi Digital Masyarakat dengan Kembali Gandeng BPR
Para aktivis perempuan dan PRT akan menggelar tenda di depan DPR RI dalam aksi 3 hari tersebut.
“Jika sampai tanggal 14 Maret 2023 RUU PPRT tak juga dibawa ke Rapat Paripurna
DPR, maka kami semua akan melakukan mogok makan di depan DPR,” kata Lita Anggraini.
Dalam aksi Hari Perempuan Sedunia 2023 ini, kami menyatakan sikap:
Baca Juga: 10 Ungkapan Permintaan Maaf di Bulan Syaban yang Bisa Dibagikan kepada Rekan
1. Menghentikan kekerasan dan diskriminasi pada PRT dan meminta pada Ketua
DPR, Puan Maharani dan semua Pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
2. Tidak ada jalan lain untuk segera mem-paripurnakan RUU PPRT di DPR
menginisiatifkan, membahas dan mengesahkannya.
***
Ikuti selengkapnya artikel kami di Google News
