Network
/photo/2022/08/18/3803643629.png)
PORTAL MAJALENGKA - Berikut ini 10 desa percontohan yang masuk dalam program Desa Anti Korupsi, apakah salah satu desa di Kabupaten Majalengka ada yang masuk dalam program ini, mari kita cek di sini.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim menghadiri peluncuran program ini.
10 Desa Percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia tahun 2022 digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 29 November 2022.
Baca Juga: JARANG YANG TAHU, Inilah Kebiasaan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Kakek dari Sunan Gunung Jati
Dikutip Portal Majalengka dari website resmi Kemendesa PDTT, Tentang Peluncuran Desa Anti Korupsi.
"10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih," ucap Gus Halim
Gus Halim mengungkapkan bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga berkomitmen untuk bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan KPK.
Baca Juga: LENGKAP RINCIAN KENAIKAN UMP 2023 di 33 PROVINSI, Mulai Jawa Barat Hingga Papua
"Kolaborasi ini sangat penting. Karena tidak mungkin, kita menangani sendiri 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan berbagai variasi budaya yang dimiliki.
"Permasalahan ini akan lebih cepat lagi atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut mendampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi," kata Gus Halim.
Dalam arahannya, Gus Halim juga menyampaikan keterkaitan pengawasan dalam pembangunan desa dengan SDGs desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.
Baca Juga: RESMI GUBERNUR JAWA BARAT Ridwan Kamil Naikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Segini Besarannya
"Mulai dari menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang terakhir ini bermakna pembangunan di desa harus senantiasa dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan senantiasa bertumpu pada akar budaya setempat," katanya.
Kemudian praktiknya, tambah Gus Halim, pengawasan dan monitoring tersebut harus berdasar fakta lapangan yang juga termaktub dalam pendataan berbasis 18 tujuan SDGs Desa.
"Bagaimana kemudian memotret kondisi kemiskinan di desa, memotret kondisi kelaparan di desa, dan di situlah para kepala desa semakin paham. Bahwa, setelah dilakukan pendataan dengan pola partisipasitoris dan pendekatannya sensus dengan tiga aspek yakni aspek Kewargaan, keluarga dan kewilayahan sehingga tidak selalu melakukan pendekatan rata-rata. Tapi, ini betul-betul konkrit," ungkapnya.
Dari sinilah, tambah Gus Halim, Kades sudah semakin tahu terkait permasalahan yang dihadapi. ini akan memberikan arah yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masalah yang bertujuan menyelesaikan masalah yang didasarkan pada data dan bukan pada asumsi.
"Saya yakin, kalau ini terus berjalan maka kekhawatiran kita terkait dengan ketidaksesuaian pemanfaatan dana desa akan terwujud. sebagaimana arahan bapak presiden terkait dua hal yang menjadi prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan bahwa pentingnya program Desa Anti Korupsi ini dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Kami minta kepada seluruh desa agar pelayanan publik didesa-desa jangan pernah dipersulit. Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa," kata Firli.
"Budaya anti korupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa anti korupsi di Indonesia tahun 2022," jelas Firli.
Adapun 10 desa anti Korupsi tersebut yakni
1. Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan),
2. Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat),
3. Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran , Lampung),
4. Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat),
5. Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat).
6. Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah),
7. Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),
8. Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali),
9. Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan
10. Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).
Itulah 10 Desa Percontohan yang masuk dalam Program Desa Anti Korupsi yang digagas oleh KPK, Semoga bisa berjalan dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang berada di Indonesia.***
Sumber: website kemendesa
