Network
PORTAL MAJALENGKA -Konsulat Jenderal RI di Jedah, Saudi Arabia Eko Hartono meluruskan informasi soal dibukanya pintu bagi jemaah umrah dari Indonesia ke Arab Saudi.
Eko membantah bahwa surat dari Keduataan Besar Arab Saudi ke Menlu Retno Marsudi meeupakan buah kesepakatan diplomatik.
Surat itu, kata dia, hanyalah pemberitahuan. Bukan nota kesepakatan.
Baca Juga: Intip Harga Tas Aurel dan Atta Terbaru, Seharga Biaya Naik Haji? Netizen Auto Nangis
"Nota diplomatik itu bukan kesepakatan. Itu semacam surat dari keduataan besar Arab Saudi ke menteri luar negeri . Intinya memberitahukan. Kalo ditandatangani artinya ada kesepakatan kedua belah pihak," katanya webinar yang diselenggarakan KCP-PEN, Kamis 21 Oktober 2021.
Jadi, kata dia, surat pemberitahuan itu berisi informasi bahwa pemerintah Arab Saudi baru mulai mempertimbangkan kemungkinan menerima jemaah umrah masuk ke Saudi Arabia.
Meski begitu, informasi itu, kata dia, tetap merupakan kabar baik bagi masyarakat Muslim di dalam negeri.
Baca Juga: Asrama Haji Jadi Lokasi Isolasi dan Perawatan Covid-19, Kemenag Pastikan Telah Siap
"Jadi itu sebenarnya surat pemberitabuan dari Kedubes Arab Saudi di Jakarta kepada Kemenlu bahwa Arab Saudi sudah mulai mempertimbangkan membuka kembali pintu bagi jemaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Nah ini tentunya sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat positif yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama," ungkapnya.
Meskipun itu menjadi kabar baik, publik di Indonesia juga mengetahui bahwa terdapat hal-hal tekhnis yang mengganggu dan hingga kini masih belum terurai Jalan keluarnya. "Namun disitu juga perlu kita cermati bahwa ada hal-hal tekhnis yang harus dibahas oleh kedua belah pihak agar supaya umrah ini bisa terlaksana," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, selema ini memang ada pembicaraan di tingkat tekhnis antara kedua belah pihak. Terutama antara Kemenkes Indonesia dengan Kemenkes Arab Saudi.
Baca Juga: Sufmi Dasco Usul Asrama Haji Pondok Gede Dialihfungsikan Jadi Tempat Isolasi Covid-19
Pembicaraan tingkat menteri itu, kata dia, difokuskan pada isu sinkronisasi aplikasi data vaksinasi yang dipakai kedua negara.
"Apa yang dibahas? Yaitu bagaimana kita mensinkronkan kedua aplikasi yaitu aplikasi peduli lindungi yang kita miliki dengan aplikasi serupa yang dimiliki Arab Saudi," katanya.
Dia menambahkan, dua aplikasi data tersebut sangat penting bagi kedua negara. Terutama bagi pemerintah Saudi Arabia yang akan memeriksa status kesehatan jemaah umrah. Tanpa ada status kesehatan yang tercantum dalam aplikasi kedua negara, jemaah umrah dipastikan mustahil bisa masuk ke Saudi Arabia untuk menjalankan ibadah umrah.
"Kedua aplikasi ini bisa memberitahukan kepada kita, kepada publik, kepada petugas, status kesehatan kita. Apakah kita sudah divaksin lengkap, atau baru sekali vaksin. Tanpa ada status itu, tidak mungkin seseorang itu akan masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi melakukan ibadah umrah. Nah ini yang sedang disinkronkan oleh kedua belah pihak," katanya.***
