Network
PORTAL MAJALENGKA - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berbicara terkait hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.
Dia mengatakan, jika rekomendasi hasil penyelidikan tersebut tidak dijalani oleh Presiden Jokowi, mala situasinya akan mengerikan.
Sebab, TWK bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah.
Baca Juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Evaluasi Pejabat Negara yang Terlibat Proses TWK KPK
Sebab, TWK telah dan akan terus dinilai sebagai bentuk baru operasi penelitian khsusu (Litsus) yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap orang-orang yang ditarget.
Dengan tak dijalankannya rekomendasi Komnas HAM, potensi TWK seperti layaknya Litsus terbuka lebar.
"Pertanyaannya, ketika seandainya presiden tidak menjalankan rekomendasi kami, itu cuma satu soal saja. Kami tdk mau berandai-andai. Kami meyakini bahwa presiden memberikan atensi terhadap temuan faktual Komnas HAM, terhadap kesimpulan pelanggaran dan terhadap rekomendasinya. Karena kalau nggak ada atensi (dari presiden), ini serem banget," katanya dilansir dari youtube Yayasan LBH Indonesia, Selasa 31 Agustus 2021.
Baca Juga: Temuan Hasil Penyelidikan Komnas HAM soal TWK KPK Nyatakan Bermasalah
Dia menjelaskan, rekomendasi yang diberikan kepada Presiden Jokowi satu paket dengan temuan-temuan fakta perkara yang mereka telisik. Juga satu paket dengan kesimpulan atas hasil penyelidikan potensi pelanggaran HAM dalam TWK KPK.
