Network
PORTAL MAJALENGKA - Ombudsman RI menilai institusi kepolisian belum memiliki standar pemeriksaan yang tepat bagi penyandang disabilitas. Terutama dalam proses penyidikan.
Polri bahkan belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam aspek pelayanan maupun sarana prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widjiantoro mengatakan, pihaknua mengantongi data temuan lapangan terkait potensi maladministrasi pada institusi kepolisian. Khususnya yang terkait hak-hak dasar penyandang disabilitas.
Baca Juga: Sesuai Rekomendasi WHO, BPOM Terbitkan Persetujuan Uji Klinik Ivermectin sebagai Obat COVID-19
"Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh kepolisian RI (Polri) terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam proses penyidikan," katanya, Senin 28 Juni 2021.
Dia mengatakan, kesimpulan itu merupakan hasil kajian singkat atas pelayanan kepolisian di tujuah kantor kepolisian di Indonesia. Yakni Polda Lampung, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Riau, Polda DIY, Polrestabes Semarang dan Polres Kota Manado.
Ada delapan temuan Ombudsman dari hasil kajian singkat mereka. Yakni pertama; belum ada petugas polisi yang memiliki kualifikasi khusus untuk memeriksa penyandang disabilitas.
Baca Juga: Dilaporkan Istri Baru, Attila Syach Jalani Pemeriksaan Dugaan KDRT
Kedua, penyidik kurang paham dan kurang sensitif terhadap penyandang disabilitas. Ketiga; belum ada standar pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Keempat; belum ada unit khusus di Polri yang tangani laporan terkait penyandang disabilitas.
