PORTAL MAJALENGKA – Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan mengumumkan rencana investasi transisi energi yang dibiayai oleh skema Just Energy Transition Partnership (JETP) pada 16 Agustus ini.
Rencana investasi JETP ini akan menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi. Pertanyaannya kemudian tentu saja adalah kemana seharusnya pendanaan JETP diarahkan?
“Energi terbarukan berbasis komunitas adalah salah satu yang harus diperhatikan pemerintah untuk dikembangkan,” ujar Lathifah Hana Gusti, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, salah satu peserta ekspedisi 350.org untuk mendokumentasikan energi terbarukan di beberapa pelosok nusantara.
Baca Juga: Polusi Udara Salah Satu Penyebab Global Warming, Berikut Faktor Lainnya yang Perlu Diketahui
Menurut Hana, begitu ia akrab dipanggil, energi terbarukan berbasis komunitas bukan hanya ramah lingkungan namun juga murah sehingga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Selain itu, hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pemerataan listrik di Indonesia.
"Komunitas masyarakat di Gunung Sawur, Lumajang dan Kedungrong, Yogyakarta misalnya, telah merasakan manfaat energi terbarukan berbasis mikro hidro (PLTMH: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)," ujarnya.
Biaya listrik mereka maksimal hanya Rp.50 ribu/bulan dengan menggunakan PLTMH. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari, listrik tersebut juga dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: KOALISI PENGUSUNG CAPRES 2024 Masih Mungkin Bergeser, Penentuan Kandidat Cawapres Jadi Kunci
Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Eksekutif CELIOS juga menyorot pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas ini dari perspektif ekonomi-politik.
Menurutnya perlu ada perubahan paradigma dalam setiap desain transisi energi dimana komunitas menjadi episentrum dari pengembangan energi terbarukan.
Studi yang dilakukan oleh CELIOS justru menunjukkan bahwa 56% masyarakat di sektor pertanian dan komunitas pedesaan lebih tertarik dengan penutupan PLTU batubara yang paralel dengan peningkatan energi terbarukan.
Baca Juga: Inilah Sejarah Pedati Gede yang Saat Ini Jadi Ikon Baru Kota Cirebon
Selama ini masalah transisi energi sering menjadi pembahasan yang tersentralisasi di perusahaan skala besar, dan keterkaitan dengan komunitas yang justru terdampak dari krisis iklim sering diabaikan.
"Padahal banyak tersedia opsi pendanaan yang bisa dikelola langsung oleh komunitas yang memiliki potensi energi bersih. Model pendanaan internasional seperti JETP setidaknya lebih diarahkan untuk mendanai transisi di level komunitas.” kata Bhima.
Sementara itu, Suriadi Darmoko Campaigner 350.org Indonesia mengaitkan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas ini dengan JETP.
Berdasarkan temuan awal dari ekspedisi 350 Indonesia, pendanaan JETP penting digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas baik teknis maupun manajemen pada komunitas yang sudah memiliki pembangkit energi terbarukan, reaktivasi pembangkit listrik energi terbarukan, peningkatan daya dan pengembangan jaringan ketenagalistrikan.
Selain itu juga digunakan untuk membangun pembangkit baru untuk melistriki desa dan komunitas yang selama ini belum terlari listrik juga pembangkit baru di desa dan komunitas yang memiliki potensi energi terbarukan.
Pendanaan hibah dari JETP kepada komunitas selain memperkuat kemandirian energi untuk memenuhi kebutuhan listriknya juga memungkinkan komunitas untuk melakukan transisi sumber listriknya yang berbasis energi fosil atau setidaknya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis energi fosil.
Baca Juga: Mirip Nama Hewan di Sungai, Salah Satu Dharmaputra Majapahit yang Memberontak Miliki Sebutan Unik
Pendanaan hibah JETP yang disalurkan ke komunitas akan berkontribusi langsung pada peningkatan bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan. "Ini dan pada saat yang sama akan meningkatkan adaptasi komunitas terhadap krisis iklim,” ujarnya.***
Ikuti selengkapnya artikel kami di Google News