PORTAL MAJALENGKA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengkritisi seringnya pejabat pemerintah pusat membuat pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain.
Bahkan pada hal-hal sepele. Karena itu, Taun Guru Bajang meminta Menko Polhukam Mahfud MD lebih intens tampil memberi kejelasan-kejelasan kebijakan pemerintah.
Tuan Guru Bajang meminta, Mahfud MD tidak hanya tampil memberi penjelasan-penjelasan sebagaimana pejabat-pejabat pemerintah pusat lainnya.
Baca Juga: Di Depan Pimpinan Kampus, Mahfud MD: Kita Tidak Boleh Bungkam Sikap Kritis Mahasiswa dan Dosen
Sebab, sering kali penjelasan yang datang dari beberapa pejabat pemerintah pusat justru mengakibatkan semakin simpang siurnya informasi kebijakan pemerintah.
Meskipun pada hal-hal yang tidak prinsip. Informasi yang datang dari beberapa pejabat pemerintah seringkali saling bertentangan. Meskipun pada isu-isu kecil.
"Karena itu saya minta Pak Menko (Polhukam) lebih rajin memberikan kejelasan-kejelasan. Bukan sekedar penjelasan-penjelasan. Karena kadang-kadang penjelasan-penjelasan itu ada dua atau tiga orang yang bicara akhirnya bukan kejelasan yang kami dapat," katanya saat menyampaikan pandangannya pada acara silaturahmi virtual antara Kemenko Polhukam dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam dilansir di Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu 14 Agustus 2021.
Baca Juga: Dialog dengan Dewan Pers dan Pimpinan Media, Ini Pesan Mahfud MD
Pada akhirnya, perbedaan pernyataan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya justru mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Berkurangnya kepercayaan masyarakat itu menyebabkan pada akhirnya akan merugikan pemerintah sendiri.
"(Saya minta Pak Menko) Untuk memberikan kejelasan pada hal-hal yang mungkin bukan hal yang sangat prinsip tapi ini kemudian bisa dijadikan sebagai isu yang berkepanjangan dan itu akan mengurangi legitimasi dari pemimpin dan itu akan merugikan kita semua," katanya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia patut bersyukur karena ummat Islam di Indonesia beraliran ahlussunnah wal jemaah. Dalam aliran ahlussunnah wal jemaah, kata dia, ketaatan ummat terhadap pemerintah yang sah sangat penting.
"Sampai kemudian kalau ada satu kekufuran yang sangat nyata. Misalnya kalau ada pemimpin yang melarang utk melakukan sholat, melarang menunaikan sholat atau melarang menunaikan zakat, misalnya. Itu kufur yang nyata," ujarnya.
Dia juga berharap, fakta keberagamaan atau keislaman yang Ahlussunnah itu ditransformasikan menjadi modal sosial. Tidak hanya dalam tataran pemikiran keislaman tapi juga dalam tataran pemikiran kebangsaan.***