Network
PORTAL MAJALENGKA - Tingginya angka kekerasan terhadap Anak dan perempuan membuat Bupati Majalengka mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak dan Perempuan kepada DPRD Kabupaten Majalengka yang nantinya disahkan menjadi Perda.
Pengajuan Raperda ini diharapkan bisa menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Majalengka.
Hal tersebut dikatakan Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd setelah rapat paripurna DPRD Senin 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Manajemen Prakerja Rilis Layanan Aduan, Masyarakat Bisa Mengeluh
Baca Juga: Mau Dapat Listrik Gratis Dari PLNsampai Desember? Ini Cara dan Ketentuannya!
Menurut Karna Sobahi Perempuan dan anak mempunyai harkat dan martabat seutuhnya serta berhak mendapatkan Perlindungan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi.
"Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di indonesia masih sangat tinggi dan setiap tahun terus naik," ujarnya.
Di Kabupaten Majalengka sendiri menurut Bupati dari bulan Januari sampai Desember 2019 mencapai 17 kasus. Jumlah itu terdiri dari 15 kasus kekerasan terhadap anak dan 2 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Baca Juga: Pelatihan Kartu Prakerja Offline, Insentif Jadi Naik Rp 5 juta
