Network
PORTAL MAJALENGKA - Kejaksaan negeri (Kejari) Majalengka belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PD SMU).
Kasi Pidsus Kejari Majalengka, Guntoro Janjang S mengatakan, Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU) saat ini masih terus diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Majalengka.
Baca Juga: Kejari Majalengka Terus Gali Keterangan Para Saksi Soal Tipikor PD SMU
Selama ini sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan dalam dugaan korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp 2 miliar tersebut.
Dari seluruh saksi yang dipanggil, ternyata salah satu diantaranya yakni seorang Kepala Desa.
Informasi yang berhasil dihimpun, sebelum menjadi kepala desa, yang bersangkutan menjabat sebagai pegawai internal di perusahaan daerah tersebut.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi PD SMU Bermula dari 'Bocoran' Internal Perusahaan
Kasi Pidsus, Guntoro Janjang S membenarkan bahwa dari saksi yang telah dipanggil, salah satunya merupakan menjabat sebagai kepala desa di Majalengka.
Saat ini, seluruh orang yang sudah diminta hadir memenuhi panggilan masih menjadi saksi. "Masih saksi Pak," ujar Guntoro melalui pesan singkat, Senin 21 September 2020.
Dirinya pun tidak menampik, bahwa kepala desa tersebut sudah dilakukan sejumlah pemeriksaan.
Baca Juga: Sebelum Panggil Bulog, Kejari Majalengka Akan Panggil Petani dan Tengkulak
Termasuk, menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terkait dugaan korupsi tersebut. "Sudah dilakukan pemanggilan, statusnya masih sebagai saksi," ucapnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Majalengka menemukan tindak pidana korupsi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Kajari Majalengka, Panggil 15 Orang Saksi Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi di BUMD
Dilakukannya penyelidikan setelah PDSMU mendapat kucuran dana sekitar Rp 5 miliar dari Pemkab Majalengka.
Dana itu dikucurkan pada tahun 2012 dan tahun 2016 lalu, masing-masing Rp 2,5 miliar. Namun dalam perjalanannya, Kata Guntoro, pengelolaannya terdapat penyimpangan, diantaranya membuat catatan fiktif.***
